Sedekade Dana Desa, Ukuran Dampak dan Tantangan di Sumatera Barat

Kebijakan - Sejak diperkenalkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. 

Kini, setelah satu dekade berjalan, pertanyaannya adalah apakah Dana Desa benar-benar efektif dalam membawa perubahan signifikan bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Barat?

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki banyak nagari atau desa adat, Sumatera Barat menjadi wilayah yang menarik untuk dianalisis dalam konteks implementasi Dana Desa. 

Dengan kultur masyarakat yang masih kuat bergantung pada sistem adat dan pemerintahan nagari, Dana Desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang berbasis komunitas. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak tantangan dan dinamika yang muncul dalam proses pengelolaan dana ini.

Dana Desa di Sumatera Barat telah meningkatkan infrastruktur dan ekonomi desa, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. - Tiyarman gulo

Peningkatan Alokasi Dana Desa

Pada tahun 2025, alokasi Dana Desa untuk Sumatera Barat meningkat menjadi Rp1,05 triliun, naik dari Rp1,02 triliun pada tahun sebelumnya. 

Dana ini didistribusikan ke 1.035 desa atau nagari di seluruh provinsi, termasuk wilayah Padang. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, bagaimana dana ini digunakan? Apakah benar-benar bermanfaat atau justru mengalami hambatan dalam implementasinya? 

Sejak program ini berjalan, beberapa daerah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sementara daerah lainnya masih tertinggal akibat berbagai kendala, mulai dari permasalahan administratif hingga minimnya sumber daya manusia yang mampu mengelola dana secara efektif.

Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Fisik

Salah satu aspek utama dalam pemanfaatan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, telah memprioritaskan dana sebesar Rp88 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan fisik, meskipun terdapat penyesuaian akibat instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa proyek infrastruktur yang telah terealisasi antara lain:

• Pembangunan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mendukung transportasi hasil pertanian.
• Perbaikan dan pembangunan jembatan penghubung antar desa untuk mempermudah mobilitas warga.
• Penyediaan akses air bersih dan irigasi bagi lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan.
• Pembangunan fasilitas umum seperti balai desa, pasar desa, dan sarana olahraga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta menunjang perekonomian desa. 

Namun, dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterlambatan proyek, kurangnya pengawasan, hingga kualitas pembangunan yang tidak sesuai harapan.

Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan Warga

Meskipun pembangunan fisik menjadi prioritas utama, dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat masih menjadi perdebatan. Apakah proyek infrastruktur ini mampu meningkatkan pendapatan warga secara langsung?

Sebagian masyarakat merasakan manfaatnya, terutama dalam hal akses yang lebih mudah ke pasar dan layanan kesehatan. Namun, ada juga yang mengkritik bahwa pembangunan infrastruktur saja belum cukup untuk meningkatkan taraf hidup secara signifikan. 

Diperlukan program pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah agar masyarakat desa bisa merasakan dampak ekonomi yang lebih nyata.

Di beberapa daerah, Dana Desa telah digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya, bantuan modal untuk petani dan nelayan, pengadaan peralatan kerja bagi pengrajin, serta pelatihan keterampilan bagi pemuda desa. 

Sayangnya, implementasi program-program ini tidak selalu berjalan mulus. Ada desa yang berhasil mengoptimalkan bantuan tersebut, namun ada pula yang gagal akibat kurangnya pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Lapangan Pekerjaan

Selain infrastruktur, Dana Desa juga dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi seperti:

• Pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda desa untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.
• Bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha lokal.
• Program pertanian dan peternakan berbasis desa guna mendukung kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat.
• Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Beberapa program ini telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada partisipasi aktif dari warga desa. 

Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi penerima manfaat tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, partisipasi aktif mereka sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah dijalankan.

Di sisi lain, meskipun BUMDes di beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan desa, masih banyak yang belum mampu berkembang secara maksimal. 

Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya inovasi, lemahnya manajemen keuangan, serta minimnya akses pasar bagi produk yang dihasilkan.

Tantangan dan Upaya Perbaikan

Meskipun banyak capaian positif, implementasi Dana Desa masih menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan, di antaranya:

1. Masih terdapat kasus-kasus di mana dana tidak digunakan secara maksimal atau bahkan mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan sistem evaluasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya.

2. Tidak semua program yang didanai berjalan dengan baik. Beberapa program masih kurang tepat sasaran dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang.

3. Dalam beberapa kasus, masyarakat desa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas serta rasa memiliki terhadap proyek-proyek yang dijalankan.

4. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dana dan proyek yang dijalankan. Pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Selama satu dekade terakhir, implementasi Dana Desa di Sumatera Barat, khususnya di Padang dan sekitarnya, telah membawa dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa. 

Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk ke depan, diperlukan pengelolaan yang lebih baik, transparansi yang lebih tinggi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Dengan demikian, Dana Desa dapat terus menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia.(*)