Gaji Karyawan di Bawah Upah Mininum, Bolehkah?

UMK, UMR, UMP merupakan gaji atau upah minimum yang merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan kepada karyawan. Penting bagi calon pekerja maupun perusahaan untuk mengetahui besaran nilai UMR, UMP, UMK suatu Kota atau Provinsi untuk menjadi acuan besaran nilai upah yang harus diterim oleh karyawan atau yang harus diberikan oleh perusahaan. 

Selain menjadikan acuan dari besaran nilai upah juga sebagai motivasi untuk para pekerja mencari pekerjaan. Pada umumnya UMR, UMP, UMK berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu (1) tahun. Untuk pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu (1) tahun dapat memprediksi gajinya naik atau tidak.

Poin yang paling penting adalah perusahaan di larang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMR, UMP, UMK yang telah ditentukan. Namun, pada kenyataannya masih ada ditemui perusahaan yang memberi upah pekerja di bawah upah minimum yang telah ditentukan oleh wilayah setempat dan calon pekerja rela dibayar dibawah upah minimum dengan alasan sulit mencari pekerjaan .

Bolehkah perusahaan membayar gaji pekerja di bawah upah minimum yang telah ditentukan? Padahal pemerintah sudah mengeluarkan tarif yang jelas mengenai upah minimum. Tetapi, jika kita berpikir positif mengenai perusahaan yang memberi gaji pekerja di bawah upah minimum, mungkin saja perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki skala kecil dan kondisi perekonomian perusahaan yang kurang stabil. 

Perusahaan yang memberi gaji di bawah upah minimum dan pekerja yang menerimanya bias jadi karena perjanjian kontrak pada awal masuk kerja karena pada hakikatnya perjanjian kontrak kerja memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Namun, pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai UMR, UMP, UMK yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali. Jika peraturan tersebut dilanggar maka perusahaan melanggar etika Individual Rights Approach yang berisi "setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. 

Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain". Perusahaan juga terancam pidana sesuai peraturan dalam pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sanksi berupa pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama empat (4) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 Juta dan paling banyak Rp 400 Juta bagi perusahaan yang memberikan upah dibawah UMP.

Ada solusi untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perseelisihan hubungan industrial. Namun, solusi penyelesaian tersebut sudah pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

Penulis memberikan saran kepada membaca khususnya bagi para calon pekerja untuk terus mengasah kemampuan dan kualitas diri dan menemukan passion diri agar dapat menemukan perusahaan yang sesuai dengan keahlian calon pekerja dan pastinya akan mendapatkan upah yang sesuai bahkan melampaui upah minimum sesuai dengan wilayah setempat.