Konsepsi hegemoni Gramsci berakar pada gagasan bahwa kelompok sosial yang dominan dalam suatu masyarakat memiliki kapasitas untuk melatih arah intelektual dan moral atas masyarakat secara luas dan untuk membangun sistem baru dari aliansi sosial untuk mendukung tujuan-tujuannya. kekuatan militer tidak selalu merupakan instrumen terbaik untuk mempertahankan kekuasaan bagi kelas penguasa, tetapi cara yang lebih efektif untuk menggunakan kekuasaan adalah dengan membangun persetujuan oleh kontrol ideologis dari produksi dan distribusi budaya.
 sistem semacam itu ada ketika kelas sosial yang dominan memberikan moral dan kepemimpinan intelektual - melalui kontrolnya terhadap lembaga-lembaga seperti sekolah, lembaga keagamaan dan media massa - di atas kelas-kelas serumpun dan bawahan. Contoh seperti Presiden Jokowi, dengan ciri khas nya yang sederhana, kalem, lemah lembut dan berlatar belakang Jawa sudah menjadil modal kuat dirinya dalam mengambil hati masyarakat Indonesia yang masyarakat dominannya adalah orang Jawa.Â
Dengan kegiatan beliau yang datang ke sebuah sekolah membagikan hadiah sepeda, atau 'blusukan' ke kampung-kampung adalah bentuk menunjukan moral dan intelektualitas beliau yang kemudian disebarluaskan melalui berita di televisi. Hegemoni yang dilakukan beliau mungkin tidak disukai beberapa kalangan namun jika diperhatikan lebih dalam, tidak ada yang menentangnya dengan sungguh-sungguh, apalagi pendukungnya yang berlatar belakang sama dengan beliau.
Critical Theory
Adorno dan Horkheimer percaya bahwa produk budaya memanifestasikan praktik manajemen yang sama, rasionalitas teknologi dan skema organisasi sebagai barang industri yang diproduksi secara massal seperti mobil. Budaya yang diproduksi dan dikomodifikasikan secara industrial ini, dikemukakan, menyebabkan kemerosotan peran filosofis dari budaya. Sebaliknya, budaya yang dimediasi ini berkontribusi pada penggabungan kelas pekerja ke dalam struktur kapitalisme maju dan mereka dengan tujuan politik dan ekonomi yang dapat diwujudkan dalam sistem kapitalis tanpa menantangnya.
Dalam suatu produk budaya ekonomi kapitalis diproduksi dan dijual di pasar media sebagai komoditas dan konsumen membelinya bukan hanya karena nilai intrinsiknya tetapi sebagai pertukaran untuk hiburan atau untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Peran produsen disini menyediakan komoditas yang sesuai dengan keinginan pasar, sehingga konsumen bersifat 'legowo' dalam menerima apa yang ditawarkan oleh produsen tersebut sehingga mereka bersifat pasif dan tidak kritis dalam menanggapi isu-isu sosial politik yang penting, sehingga elitlah yang berkuasa.
Public Sphere
sosiolog Jerman Jiirgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai arena, independen dari pemerintah yang didedikasikan untuk debat rasional (yaitu untuk berdebat dan diskusi yang bukan 'kepentingan', 'menyamar' atau 'dimanipulasi' ) dan yang dapat diakses masuk dan terbuka untuk diperiksa oleh warga negara. Contoh ruang publik yang dapat kita temui saat ini di televisi adalah program debat seperti Indonesia Laywer Club (ILC) yang berperan sebagai medium berdebat mengenai isu-isu yang sedang hangat, tidak hanya melibatkan aktor-aktor negara saja, namun juga dihadiri warga negara Indonesia lainnya yang dapat menyaksikan secara langsung proses debat tersebut.
Idealnya sebuah ruang publik adalah ketika terdapat akses informasi yang lebih luas, debat yang lebih terbuka, misalnya dalam ILC yang dapat bergabung dalam debat tidak hanya pejabat penting saja namun masyarakat juga bisa terlibat, dan bebas dari kepentingan bisnis dan aparatur negara.Â
Namun, tidak sedikit perusahaan media yang memanfaatkan programnya untuk monopoli kapitalis, mempromosikan kepentingan kapitalis, dan dengan demikian mempengaruhi peran mereka sebagai penyebar informasi untuk ranah publik. Dalam lingkungan yang digerakkan oleh pasar, kepedulian utama perusahaan media adalah untuk menghasilkan suatu program yang akan menarik bagi banyak khalayak yang luas dan dengan demikian menghasilkan pendapatan iklan yang maksimum.
