Brunei Darussalam
Transparansi formal soal gaji kepala pemerintahan sulit diakses mengingat sistem monarki absolut dan adanya "civil list". Namun, sebagai proksi skala remunerasi pejabat tinggi, menteri (yang sekaligus menjadi anggota ex-officio parlemen) dilaporkan menerima sekitar BND480.000 per tahun. Kerangka hukumnya tersirat pada regulasi tunjangan bagi menteri yang dikelola aparat hukum setempat.
Vietnam
Vietnam menggunakan skema koefisien dikalikan "gaji dasar". Sebelum reformasi 1 Juli 2024, koefisien Perdana Menteri = 12,5 dengan gaji dasar VND1,8 juta/bulan, sehingga gaji pokok sekitar VND22,5 juta/bulan (belum termasuk tunjangan). Mulai 1 Juli 2024 gaji dasar dinaikkan menjadi VND2,34 juta/bulan; selama masa transisi pemerintah tetap memakai sistem koefisien, yang secara implisit mengangkat gaji pokok PM menjadi sekitar VND29,25 juta/bulan jika koefisien tetap 12,5. (Pemerintah menyiapkan reform lanjutan untuk mengganti koefisien menjadi angka nominal tetap.)
Filipina
Gaji Presiden berada pada Salary Grade (SG) 33. Jadwal gaji yang diperbarui melalui National Budget Circular (NBC) No. 597 menetapkan SG-33 Step 1 = PHP 438.844 per bulan efektif 1 Januari 2025 (dengan ketentuan konstitusional bahwa kenaikan untuk Presiden/pejabat terpilih berlaku setelah masa jabatan kini berakhir).
IndonesiaÂ
Estimasi Remunerasi dan Takehomepay Pejabat Tinggi Pemerintah serta Direksi BUMN Negeri
1. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga
Pejabat setingkat eselon I memiliki gaji pokok sekitar Rp 19,9 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp 4--5,5 juta. Komponen terbesar berasal dari tunjangan kinerja, yang di kementerian seperti Kemenkeu bisa mencapai Rp 81,9 juta hingga Rp 117,3 juta per bulan. Selain itu, ada tunjangan keluarga, tunjangan anak, makan, dan tunjangan umum. Dengan semua komponen tersebut, total take-home pay pejabat eselon I bisa mencapai Rp 110--130 juta per bulan. Tidak ada tantiem untuk pejabat ASN.
2. Direksi BUMN Secara Umum
