Tilaria Padika aka George
Tilaria Padika aka George Petani

Artikel sejarah - ekonomi - politik - sosial budaya Twitter: @tilariapadika | surel: tilaria.padika@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Agama Baru, Investasi Asing dan Problem Buruh

8 Mei 2018   14:34 Diperbarui: 27 Mei 2018   15:12 3395 10 4
Agama Baru, Investasi Asing dan Problem Buruh
May Day 2018. Foto: KOMPAS.com/Garry A. Lotulung

Sejak Krisis Ekonomi akhir 1990an melanda, mayoritas pembuat kebijakan di Indonesia dan para intelektual upahan yang setia mendukung mereka sebenarnya telah menganut agama baru. Agama baru itu disebut liberalisasi ekonomi dengan kredo utamanya adalah Indonesia hanya akan bisa diselamatkan oleh investasi asing. Beragam persoalan perburuhan, termasuk TKA yang memuncak dalam percakapan publik akhir-akhir ini adalah ekses dari dominasi agama baru itu.

Artikel ini sebenarnya kelanjutan, bagian ketiga dari artikel "TKA dan Akhir Internasionalisme Kelas Pekerja?" Saya mengubah judulnya bukan sekedar untuk  menegaskan pokok bahasan utama pada bagian ini, tetapi juga agar menimbulkan efek click bait. Saya tahu, sebagian besar pembaca terjangkit penyakit massal hanya tertarik kepada artikel berjudul bombastis.

Agama baru ini tidak turun tiba-tiba sebagai wahyu yang menyapa. Ia merupakan prakondisi panjang dan mengalami percepatan oleh krisis ekonomi. Awalnya adalah fondasi yang diletakkan para ekonom Orde Baru, kelompok yang disebut Mafia Berkeley sebab dididik Amerika Serikat di Universitas California di Berkeley dan kembali ke Indonesia untuk mendidik lebih banyak pengikut.

Tetapi agama baru itu tidak segera dominan sebab sebagai periphery country, Indonesia membebek kepada kondisi dunia, dunia di mana negara kesejahteraan yang mempraktikan ekonomi keynesian belum runtuh. Di sisi lain,  borjuasi dalam negeri, faksi kapitalis bersenjata yang sudah tanam kaki di dunia bisnis sejak program benteng nasional, dan faksi borjuasi sipil di lingkaran Cendana, masih memiliki kepercayaan diri untuk membangun kekuatan, mencoba mandiri di hadapan kapitalis internasional. Sayang, impian itu utopis sebab kelewat korup borjuasi itu, terlena oleh kenyamanan selama periode oil shock.

Krisis 1997-1998 mengubah segalanya. Perekonomian yang dibangun di atas landasan yang keropos oleh korupsi akhirnya ambruk. Inilah saat negara-negara maju, yang sejak 1980an mulai meluaskan keyakinan-keyakinan agama baru: thatcherism, reagenomics, neoliberalisme merengkuh Indonesia sepenuh-penuhnya.

Melalui lembaga-lembaga keuangan internasional---bank dunia, IMF, ADB---bantuan penyelamatan krisis ditawarkan dengan syarat menerima agama baru: resep-resep washington consensus. Termasuk di dalam resep-resep itu adalah kelenturan pasar tenaga kerja.

Peran Lembaga Suprastate terhadap Kelenturan Pasar Tenaga Kerja Indonesia

Direktur IMF Michel Camdessus dalam papernya, "Making Globalization Work for Workers"  (Desember 1997) menyampaikan kredo agama baru itu: "Good policies are rewarded with greater access to international capital markets, higher investment, more jobs, and stronger growth."

Good Policies yang dimaksud Camdessus adalah 10 agenda washington consensus, yang turunannya termasuk kelenturan pasar tenaga kerja. Ia berargumen, "In markets where wages are less flexible, increased demand for skilled labor translates into higher unemployment, especially among the unskilled."

Iman agama baru inilah (tentu saja juga kepentingan di baliknya)  menyebabkan Camdessus dan IMF telah sejak lama " ...  press governments to adopt a wide range of reforms--a "second generation" reform--to ensure that the benefits of growth are more widely shared. "

Salah satu dari lima agenda terpenting reformasi generasi kedua a la IMF ini adalah reformasi pasar tenaga kerja yang bertujuan menciptakan "an adaptable labor market that encourages mobility and keeps labor costs in line with labor productivity, as well as sustained efforts to improve workers' skills."

Yang Camdessus maksudkan dengan menekan pemerintah adalah menjadikan liberalisasi atau kelenturan pasar tenaga kerja sebagai syarat pinjaman dari IMF. Kita bisa temukan misalnya di dalam Letter of Intent Maret 2003 antara IMF dan Pemerintah Indonesia. Dalam dokumen itu, pada poin Labor Policies sebagai syarat pencairan pinjaman disebutkan " ... to ensure that the laws strike an appropriate balance between protecting the rights of workers, including freedom of association, and preserving a flexible labor market."

Di dalam laporan "Post-Program Monitoring Discussions and 2004 Article IV Consultation IMF Mission Assessment" (Maret 2004) IMF menyatakan "The main priority for economic policies, as recognized in the government's White Paper, is to put Indonesia on a higher growth path. ... To bolster Indonesia's growth prospects, reform efforts should concentrate on tackling weaknesses in taxation and regulation, enhancing labor market flexibility, and addressing problems with property rights and contract enforcement."

Sebagaimana IMF dan Bank Dunia, ADB juga berkepentingan mengawal perwujudan kelenturan pasar tenaga kerja di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah iklim usaha yang kondusif bagi investasi asing.

Pada 2003, ADB bekerjasama dengan Bank Dunia, Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi, dan BPS mengadakan Studi Iklim Investasi dan Produktivitas Indonesia (ICS). Studi itu mewawancarai pandangan pengusaha, terutama investor asing terhadap hambatan investasi di Indonesia. Salah satu temuannya adalah bahwa peraturan ketenagakerjaan  lebih menjadi hambatan dibandingkan masalah kualitas tenaga kerja.

Persoalan-persoalan terkait peraturan ketenagakerjaan yang menghambat iklim investasi itu  mencakup tatacara pemberhentian dan pemberian uang pesangon, keterbatasan dalam mempekerjakan pekerja sementara, dan peraturan pengupahan yang kaku.

Studi itu dan beragam studi serupa dibuat untuk melegitimasi komitmen ADB untuk mendesak  penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi modal asing (foreign direct investement) di negara-negara berkembang di Asia.

Desakan itu dilakukan melalui program pinjaman untuk reformasi kebijakan yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Untuk pemerintah Indonesia, salah satu programnya adalah The Development Policy-Support Program (DPSP).

DPSP adalah pinjaman untuk membiayai "upaya reformasi jangka menengah" Pemerintah Indonesia selama periode transisi ekonomi dan politik. Gelontoran dana awal sebagai pinjaman program satu tahap--single tranche program loan---sebesar  200 juta USD.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3