Katakanlah dugaan saya benar. PD mengharapkan jatah kursi menteri yang diperoleh parpol koalisi sebanding kursi DPR Parpol-parpol itu. Parpol yang memilki kursi banyak di DPR, banyak pula jatah menterinya. Kursi di DPR sebagai bantal pengaman untuk meloloskan program dan kebijakan pemerintah dan kursi di kabinet sebagai balasannya adalah harga riil dari pasar koalisi.
Ini adalah syarat yang wajar meski tampak kurang ajar. Politik adalah irisan kebijakan dan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, kebijakan tidak akan manifest. Tanpa kebijakan, kekuasaan mau diapakan?
Maka jatah menteri sebagai bentuk konkret kekuasaan mutlak dibutuhkan parpol yang berkoalisi untuk memastikan platform parpol yang diadopsi koalisi kelak dapat sungguh-sungguh dilaksanakan.
Hanya saja, saya punya sedikit catatan soal ini, soal formula tepat jatah menteri yang didasarkan pada proporsi kursi parpol di DPR. Formula ini berbahaya sebab berpotensi tidak klop dengan prinsip bokong tepat di kursi yang tepat.
Formula kursi adalah kurs bisa berdampak pada penempatan menteri yang tidak sesuai dengan latar belakang kepakaran dan rekam jejaknya. Ini pernah terjadi dalam susunan kabinet pertama pemerintahan Pak Jokowi, juga dalam kabinet presiden-presiden sebelumnya.
Sebaiknya kursi menteri dibagi menurut concern masing-masing parpol.
Misalnya begini. Jika platform koalisi soal pembangungan desa paling banyak mengambil platform Parpol A, maka Menteri Desa berasal dari Parpol A, baik kader aktif atau kalangan professional yang dinilai berhaluan sama dalam soal pembangunan desa.
Jika urusan reformasi birokrasi merupakan trademark Parpol B dan resep-resep program reformasi birokrasi yang dipakai koalisi mayoritas diadopsi dari usulan Parpol B, maka MenPAN sebaiknya pula dari Parpol B.
Dengan cara yang demikian, kita dapat berharap menteri-menteri paham tugas, berlaku professional, juga taat platform, sekalipun mereka adalah kalangan professional yang berpolitik praktis.
Tentu saja hal ini hanya akan berjalan jika dan hanya jika berlaku asumsi bahwa platform Parpol --juga koalisi---adalah sungguh-sungguh cara pandang dan jalan keluar atas problem bangsa yang mereka yakini dan perjuangkan. Jadi bukan sekedar rumusan manis demi kesan orang-orang parpol memfungsikan otak mereka. Tanpa asumsi ini, apa yang kita bicarakan sia-sia belaka.
Syarat terakhir adalah soal koalisi harmonis, saling percaya dan saling menghargai. Saya yakin dugaan saya tepat, yang Pak Susilo maksud adalah model sekretariat bersama parpol koalisi di masanya.
