Intervensi Program kesehatan Dan Kebijakan Pemerintah

Status gizi balita merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi nutrisi anak pada masa pertumbuhan kritis. Masalah gizi seperti stunting dan gizi kurang masih menjadi tantangan besar yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia. Pemerintah bersama berbagai lembaga telah mengambil langkah strategis untuk menangani persoalan ini melalui program intervensi dan kebijakan yang menyeluruh.

Program intervensi kesehatan yang dilaksanakan meliputi pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi vitamin dan mineral, serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di posyandu. Selain itu, edukasi mengenai pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping bergizi juga menjadi strategi kunci untuk meningkatkan asupan gizi pada balita. Dukungan dari layanan imunisasi sebagai bagian pelayanan kesehatan dasar turut membantu meningkatkan status kesehatan anak secara menyeluruh.

Pada tingkat kebijakan nasional, pemerintah menerapkan program percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pangan, pendidikan, dan sanitasi. Kebijakan ini didukung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan pangan, serta kampanye pola hidup sehat yang terus digalakkan. Kader posyandu berperan sebagai garda terdepan dalam memperkuat cakupan dan efektivitas program tersebut.

Meski berbagai program dan kebijakan telah dijalankan, tantangan seperti ketidakmerataan akses layanan kesehatan, rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi, serta faktor sosial ekonomi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antar sektor, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan partisipasi aktif keluarga dengan pendekatan berbasis masyarakat yang adaptif terhadap karakteristik lokal agar hasil intervensi dapat berkelanjutan.

Menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional pada balita telah mengalami penurunan signifikan menjadi 19,8%, yang lebih baik dari target proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu 20,1%. Namun, angka ini masih menjadi tantangan khusus di beberapa wilayah provinsi dengan prevalensi tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemerintah menargetkan penurunan stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 melalui pelaksanaan 11 intervensi spesifik yang dimulai sejak masa pra-kelahiran hingga anak usia balita. Keberhasilan penurunan ini menandakan efektivitas program pemerintah seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, dan penguatan posyandu, yang semuanya didukung kebijakan nasional serta program pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, intervensi program kesehatan dan kebijakan pemerintah sangat krusial dalam upaya memperbaiki status gizi balita. Dengan koordinasi yang baik dan penggunaan pendekatan tepat sasaran, masalah gizi dapat diminimalisir sehingga mendukung tumbuh kembang optimal anak, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional demi masa depan yang lebih baik.

Referensi:

Annisa Nuradhiani. (2023). Faktor Risiko Masalah Gizi Kurang pada Balita di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Dan Sosial, 1(2), 17--25. https://doi.org/10.59024/jikas.v1i2.285

Ratna, S. K., & Susilowati, E. (2023). Scoping Review: Faktor Penyebab Gizi Kurang Pada Balita. Jurnal Gizi Ilmiah, 10(3), 01--09. https://doi.org/10.46233/jgi.v10i3.1109