Saat ini pandemi COVID-19 menjadi permasalahan utama di Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019. Awal keberadaannya yaitu di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar hampir ke seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini. Dampak dari terinfeksi COVID-19 bagi individu yaitu mengalami gangguan pernafasan ringan hingga dapat menyebabkan kematian.
Pandemi COVID-19 jelas menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan COVID-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Untuk menindaklanjuti kedaruratan pandemi COVID-19, telah ada regulasi-regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1984 oleh Presiden Soeharto, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 oleh Menteri Sekretaris Negara Sudharmono. Dalam UU ini yang dimaksud dengan wabah penyakit adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.Â
Pasal 2 UU ini menyebutkan bahwa "Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat". Termaktub pula dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan :
"Upaya penanggulangan wabah meliputi: a) penyelidikan epidemiologis; b) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c) pencegahan dan pengebalan; d) pemusnahan penyebab penyakit; e) penanganan jenazah akibat wabah; f) penyuluhan kepada masyarakat; g) upaya penanggulangan lainnya."
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. Dalam UU ini yang dimaksud dengan Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
