Eksistensi Asosiasi Negara Regional Asia Tenggara (ASEAN) kini sedang disentil dengan pekerjaan rumah terkait masalah politik dan pemerintahan yang berbuntut kudeta militer di Negeri Seribu Pagoda--Myanmar.
Dalam kudeta militer tersebut, Senin, 1 Febriari 20021 dini hari, kanselir Aung San Suu Kyi dan presiden Win Myint serta sejumlah tokoh penting turut ditanmgkap dan ditahan oleh kubu militer yang diketuai oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
Jenderal Ming Aung Hlaing klaim dirinya sebagai pemimpin de facto Myanmar dengan jabatan presiden disandang oleh U Myint Swe. Walaupun dalam kecaman keras dari dalam dan luar Myanmar, Jenderal Min dalam waktu singkat telah bersih-bersih, memecat 24 menteri dan wakil menteri kabinet Aung San Suu Kyi.
Seperti dilansir berbagai media massa, kudeta militer dipicu oleh tuduhan kecuarangan pada pemili yang dihelat November 2020 lalu. Tuduhan kubu militer tersebut disangkal keras oleh Komisi Pemilu Myanmar.
Terkait kasus ini, berbagai pihak melihat bahwa kubu militer merasa dipermalukan oleh parta Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang menang telak berhasil merebut 83 persen kursi di parlemen.
***
Masalahnya, negara-negara anggota ASEAN belum senada mengecam kudeta militer. Insiden Myanmar benar-benar menguji "Asean Charter" yang mendorong masyarakat ASEAN hidup rukun dalam slogan “One Vision, One Identity, One Community”.
Masalah Myanmar bukan saja urusan ASEAN, tetapi PBB harus juga segera bertindak lebih nyata, terutama memantau bila militer menyelenggarakan pemilu ulang.
Bila kubu milter benar-benar berkuasa di Myanmar, maka ASEAN akan mendapat PR lebih rumit, yakni masalah etnis Rohingya yang selama ini belum tuntas dengan baik. Asas non-interference dalam ASEAN, menjadi hambatan bagi negara anggota lainnya bersikap agresif mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara anggota.
Benarkah ASEAN tak berdaya lagi?
