Pemerataan Pembangunan Kunci Beresnya Urbanisasi

MENCERMATI masalah urbanisasi perlu penalaran yang bijak karena sering salah kaprah. Apa yang saya lihat dan amati setiap tahun di daerah yang "konon" sebagai tujuan masyarakat desa mengadu nasib seperti Jakarta dan Batam yang terkesan berlebihan dan takut terhadap pendatang baru.

Saban tahun, setiap habis lebaran, Pemerintah DKI Jakarta selalu heboh dengan kedatangan warga baru yang membanjiri ibu kota untuk mengadu nasib. Hal tersebut juga terjadi di Pulau Batam yang merasa menjadi tujuan merantaunya masyarakat Indonesia dari seluruh daerah.

Sebagaimana Jakarta, Batam juga sering mempersulit warga Indonesia yang tidak ber-KTP Batam. Petugas melakukan pengecekan dan penyaringan ketat di pintu masuk pelabuhan dan bandara. Petugas mengharuskan semua pendatang ada penjamin dan dijemput langsung di lokasi debarkasi.

Bukankan Pemko Batam mencanangkan "Visit Batam" yang bertujuan agar orang-orang datang berkunjung ke Batam? Kenapa malah mempersulit orang masuk? Bukankah orang yang sekadar jalan-jalan (melancong) hanya bisa menunjukkan KTP daerahnya dan tidak punya famili di daerah tersebut? Jawaban orang yang sekadar jalan-jalan juga bisa diberikan oleh mereka yang memang niat bekerja di kota besar. Jadi sulit sekali untuk membendung urbanisasi kecuali dengan cara yang bijak.

Haruskah kita punya keluarga di Lombok baru bisa berlibur ke Lombok? Haruskah kita punya kerabat di Biak baru boleh mengunjungi Raja Ampat? Dan seterusnya termasuk Jakarta dan Batam...

Bukankah Jakarta dahulunya kampung kecil yang menjadi besar karena  pendatang? Bukankan dahulu Batam adalah pulau yang sepi menjadi maju dan ramai karena pendatang?

Beruntunglah mereka yang lebih dahulu berhijrah ke Jakarta dan Batam karena saat itu tidak ada razia warga baru yang dikatakan saban tahun meningkat itu.

Selama ini, semua juga maklum bahwa pembangunan Jakarta dibangun dengan kekayaan alam daerah lain seperti tambang emas, timah tembaga, minyak dan gas, kayu balak, rempah, batu bara, kekayaan laut, kelapa sawit dan banyak lagi.

Secara sosiologis, sudah menjadi hukum alam bahwa orang yang merantau pasti lebih giat sehingga terkesan menguasai kaum pribumi atau paternalisme dalam bentuk migrant superordinant.

***

Pemerintah DKI harus juga mempertimbangkan bahwa secara umum, masyarakat Indonesia memiliki jiwa perantau. Coba lihat orang Bugis, Madura, Minangkabau, Jawa yang terkenal dan sukses di perantauan.  Sebenarnya semua suku di Indonesia memiliki tradisi merantau. Oleh karena itu, sulit sekali membendung arus urbanisasi.

Warga baru yang mereka sebut itu juga lebih mahir tidak masuk sekarang tetapi bisa menunggu beberapa bulan lagi setelah petugas letih menggelar razia warga baru. Mereka juga tahu kalau para petugas itu tidak konsisten mengadakan razia sehingga tindakan yang berlebihan ini hanya akan berjalan dalam beberapa pekan saja setelah itu tenggelam dalam arus masalah kota metropolitan yang komplek.

Jadi tidak perlu menggelar operasi di terminal, stasiun dan lapangan terbang dengan menanyakan KTP setiap orang yang baru turun dari bus, kapal dan pesaat terbang layaknya memeriksa SIM para pengendara kenderaan di pinggir jalan, karena tidak manis dipandang mata. 

***

Orang merantau atau berhijrah tentu dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman atau dari tempat yang kurang penghasilan ke tempat yang mendatangkan penghasilan. Kota besar yang dibangun sedemikian rupa tentu banyak menyediakan lapangan kerja maka orang desa akan berbondong-bondong ke kota. 

Itulah pentingnya pemerataan pembangunan supaya masyarakat dan tenaga kerja tidak menumpuk dan tertuju ke satu titik saja. Ketika Jakarta dibangun habis-habisan dengan kekayaan daerah yang berlimpah, tentu tidak salah kalau orang dari daerah mencari kerja ke kota Jakarta. Mereka yang datang dari daerah dengan meragam latar belakang pendidikan dan skill, semua itu akan menimbulkan masalah baru di ibukota yang harus disiasati dan diselesaikan dengan arif dan bijak.

Semoga niat baik pemerintah dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas menjadi awal dari pemerataan pembangunan SDM yang nantinya berlanjut pada pemerataan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja di seluruh wilayah NKRI. 

Pendidikan yang merata dan berkualitas, pelatihan kerja yang terencana di setiap daerah akan memperkecil pengangguran, dan menjawab harapan Plt. Gubernur Jakarta yang mengharapkan warga baru yang datang adalah mereka yang memiliki skill yang cukup. 

Saya tegaskan, tidak akan ada SDM yang non skill apabila pendidikan merata dan berkualitas serta pelatihan kerja yang baik di setiap daerah. 

Sekadar berbagi untuk pembangunan Indonesia yang merata.

Seloto:04072017