Mohon tunggu...
Thomson Cyrus
Thomson Cyrus Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta, blogger, vlogger

Untuk Kerjasama, Bisa hub Kontak Email : thomsoncyrus74@gmail.com DM IG : @thomsoncyrus74

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Sukses Tidaknya KAA akan Menjawab Pilihan Jokowi terhadap Kapasitas Luhut B. Panjaitan

18 April 2015   12:22 Diperbarui: 17 Juni 2015   07:57 160
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14293344651556850151

[caption id="attachment_378988" align="aligncenter" width="300" caption="JK Luhut tinjau persiapan KAA, sumber photo : kompas.com"][/caption]

Sejak Jokowi mengangkat Luhut B.Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan ada begitu banyak issue issue yang dihembuskan kepada Luhut B Panjaitan dan juga kepada Jokowi sendiri. Itu dapat dipahami oleh sebab Jokowi mempercayakan peran penting kepada seseorang yang tidak berada dalam satu ring utamanya terhadap partai koalisi Indonesia Hebat.

Peranan Kantor Staf Kepresidenan juga sempat menuai polemik, dimana kewenangan yang dimiliki menurut analisa beberapa pengamat melampaui kewenangan seorang Menko dan Menteri bahkan dikatakan dapat merebut kewenangan Wakil Presiden. Yang paling ekstreem ada pengamat politik yang mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan sudah sama kedudukan dan fungsi sebagai Plt Presiden. Bagi saya, pengamat ini, benar-benar ngawur dan asal bunyi, dan mungkin hanya ingin bombastis kedengarannya, agar dia terkenal. Sebab, tidak ada dasar hukum, apapun bagi seorang Kepala Staf Kepresidenan dapat menjadi Plt Presiden.

Yang sebenarnya bias dalam analisa pengamat adalah seakan-akan mereka tidak setuju dengan lembaga Staf Kepresidenan, tetapi sebenarnya mereka tidak sepakat dengan keberadaan Luhut Binsar Panjaitan ada disana. Mengapa? Ini hanya soal beda kepentingan dan kekuasaan. Pihak PDIP berharap, orang-orang yang berada di Ring Satu Presiden adalah orang-orang internal PDIP, sehingga kebijakan mereka yang atur.

Itu sebabnya, para kader PDIP begitu gencar menyerang Ring Satu Presiden, mulai dari Kepala Staf Keprresidenan, Luhut BP, Menseskab, Andi W, dan juga Rini Soemarno, Menteri BUMN. Pihak PDIP sangat berkepentingan menempatkan kader-kadernya di posisi tersebut, tetapi apa daya, Presiden Jokowi tidak menempatkan seorangpun dari PDIP di tempat yang sangat berpengaruh tersebut dalam kebijakan Jokowi selama 5 tahun yang akan datang.

Mengapa Jokowi tidak menempatkan kader-kader PDIP di Ring Satu Presiden, padahal Jokowi adalah kader PDIP itu sendiri. Ada beberapa alasan ;


Pertama, Jokowi sudah mengenal betul, kader-kader PDIP baik itu mulai dari Jokowi sebagai Walikota, Jokowi sebagai Gubernur DKI hingga Jokowi sebagai Presiden. Mungkin bagi kita yang awam, bertanya? Mengapa Jokowi tidak mengangkat Rieke Pitaloka, Teten Masduki, Efendi Simbolon atau kader yang lainnya sebagai Menteri di Pemerintahannya? Padahal menurut pengamatan kita mereka-mereka ini didukung PDIP sebagai kader untuk maju dalam Pilkada.

Saya masih ingat persis, kalimat Jokowi dalam menelusuri calon Menteri, Jokowi melakukannya sambil berbincang, bekerja dan bahkan sambil kampanye, Jokowi telah memantau mereka satu per satu. Jokowi tidak senang dengan kader-kader yang di luar banyak bicara tapi hasilnya tidak baik. Itu dapat kita lihat dari kegagalan Efendi simbolon terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara, Teten Masduki dan Rieke Pitaloka juga gagal dalam pilkada Jabar. Jokowi sudah cukup alasan melihat kinerja mereka bertiga. Bagi seorang Jokowi dia lebih senang kepada kader-kader pemenang.

Jokowilah yang menggunakan jasa-jasa pembantunya dalam pemerintahannya, sebagai orang yang menggunakan tentunya Jokowi memahami SDM seperti apa yang dia butuhkan dalam berbagai posisi yang diberikan dalam pemerintahannya.

Kedua, Kader PDIP berada dalam genggaman Megawati, Jokowi sadar betul, betapa susah "menjinakkan" Megawati apalagi jika Jokowi menggunakan kader-kader Megawati di Ring Satu Presiden, maka sudah barang tentu semakin susah untuk mengontrol. Itulah sebabnya Jokowi tidak mau menggunakan kader-kader PDIP di Ring Satu Presiden. Salah satu alasan lain adalah agar Jokowi tidak menjadi Presiden Boneka maupun hanya sekedar petugas partai.

Kita sudah dapat melihat keberadaan Jokowi dalam kongres PDIP di bali, kita paham benar bagaimana PDIP memperlakukan Jokowi sebagai seorang Presiden, terlepas dari Jokowi adalah kader PDIP. Jokowi sudah lama mengetahui itu semua. Yang membedakan kita dengan Jokowi adalah kita langsung ribut, tetapi Jokowi cukup menilai dalam hati, apakah kader kader PDIP bisa diajak sejalan atau hanya nurut kepada Ketum kesayangan mereka, ibu kita tercinta, Megawati Soekarnoputri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun