 Upaya-upaya lain yang dilakukan DPMPTSP DKI juga pernah dilakukan. Di tahun 2015/2016, banyak sekali kebijakan pro-businessyang DPMPTSP DKI keluarkan, mulai dari SIUP/ dan TDP online hingga penghapusan persyaratan domisili. Demikian juga untuk DWCP, DPMPTSP juga melakukan percepatan pada waktu penyelesaian KRK dan IMB serta Tanda Daftar Gudangnya. Kebijakan tersebut juga harus aktif disosialisaikan kepada para pelaku usaha, sehingga penting untuk melakukan serangkaian pertemuan, sosialisasi, workshop hingga seminar di berbagai kesempatan dengan kelompok dunia usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar para pelaku usaha tersebut dapat memahami dan melakukan rangkaian perbaikan terkait kebijakan ini.
Untuk mendalami kajian terhadap isu EODB, DPMPTSP juga melakukan feeding data dan korespondensi secara masif dan terstruktur. Rapat-rapat dan pertemuan terkait EODB pun hampir tiap minggu dilakukan mulai dari Kementerian Perekonomian sampai dengan Kantor BKPM RI. Presentasi hingga lobby dengan utusan World Bank pada saat peninjauan lapangan juga aktif dilakukan. Sekiranya, hampir seluruh upaya dan kemampuan terbaik dilakukan.
Alhasil, indikator Starting a Business Indonesia yang diwakili Jakarta dan Surabaya naik secara signifikan dari peringkat 167 di tahun 2016 menjadi 144 di tahun 2017. Demikian juga dengan Dealing with Construction Permit,peringkat segmentasi ini ikut melompat dari peringkat 114 ke posisi 104. Hal tersebut berpengaruh pada ranking EODB Indonesia di kancah dunia. Indonesia meraih peringkat 72 dunia dari yang sebelumnya peringkat 91. Kini, DPMPTSP tetap yakin dan optimis untuk melejit ke angka 40 besar dunia sebagaimana Presiden Jokowi targetkan.
Progresivitas nilai SKM
Selain meningkatnya keberhasilan DPMPTSP dalam bidang perekonomian, progresivitas pun terjadi pada nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Bagi DPMPTSP DKI, kepuasan masyarakat juga merupakan tolak ukur keberhasilan suatu SKPD atau organisasi pemerintahan. Maka, DPMPTSP melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala yaitu 3 bulan sekali. Di triwulan III tahun 2017, indeks kepuasan masyarakat DPMPTSP DKI meraih presentase 98,3%. Nilai tersebut meningkat 1,1% dari indeks kepuasan masyarakat triwulan II 2017 yakni 97,2%.
Survey yang dilakukan DPMPTSP DKI tersebut mengambil data secara kualitatif dan kuantitatif dari 1.444 responden untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kinerja Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Administrasi. Dari kedua metode yang digunakan DPMPTSP sebagai penentu dan pengukur survey, DPMPTSP membutuhkan informasi dan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan para masyarakat sendiri.
Itulah kilas balik keberhasilan DPMPTSP di tahun 2017 yang berhasil kami rangkum. Namun, seperti organisasi pada umumnya, semua keberhasilan tersebut tidak membuat DPMPTSP DKI terlepas dari kendala-kendala yang sempat menghambat kinerja unit pelaksana. Kendati adanya hal tersebut, Edy Junaedi, selaku Kepala DPMPTSP DKI enggan mengatakan kendala tersebut sebagai masalah-masalah yang dihadapi.
Edy mengungkapkan bahwa hal tersebut baginya adalah hanya tantangan saja.Menurut Edy, ada 2 hal yang kiranya menjadi tantangan ia dalam memimpin Dinas yang sempat mendapatkan nominasi Badan Publik Terbuka dalam penghargaan yang diselenggarakan Komisi Informasi Pemprov DKI Jakarta ini.
Edy mengungkapkan adanya distorsi informasi tentang DPMPTSP yang terkonstruksi dan disampaikan calo membuat angka calo tak kunjung hilang. Oleh karena itu, nilai inovasi-inovasi dan regulasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan non-perizinan pun tidak sampai kepada masyarakat langsung yang notabenenya adalah target DPMPTSP DKI. Imbasnya, kombinasi antara konstruksi persepsi atas distorsi informasi dari para calo dengan minimnya empiris masyarakat dalam mengurus izinnya langsung di PTSP menghambat PTSP untuk mengurangi atau bahkan mengurangi angka calo yang tidak bertanggungjawab tersebut.
Tak hanya itu, pemanfaatan tata ruang yang tersedia juga menjadi tantangan DPMPTSP DKI dalam menjalankan oraganisasi pemerintahannya. Edy menjelaskan bahwa masih ada saja minim pemanfaatan lahan yang tersedia. Lebih dari itu, dulunya, malfungsi penggunaan lahan pun juga masih bisa terhitung. Akibatnya, banyak penempatan bangunan yang tidak sesuai dengan zonasi yang semestinya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Edy dan tim DPMPTSP DKI Jakarta akan meluncurkan inovasi terbaru di awal tahun 2018 nanti.Â
 "Kami usahakan launching PTSP GEN 3 di akhir Januari  atau awal Februari 2018 supaya masyarakat Jakarta dapat mengurus izinnya langsung dengan mudah dan cepat. Nanti juga nggak ada tuh calo-calo bandel yang mau distorsi inovasi dan regulasi yang sudah kami buat," jelas Edy.Â