Disaat pandemic seperti ini banyak kalangan yang mengalami berbagai kesulitan ataupun halangan, tak terkecuali kepulauan kecil diperbatasan antara Indonesia dan Negara tetangga Filipina yaitu Kepulauan Sangihe. Masyarakat Kepulauan Sangihe saat ini sedang berada ditengah polemik dengan dibukanya tambang oleh PT.Tambang Mas Sangihe.
Pembukaan tambang di Kepulauan Sangihe ini cukup menuai banyak protes baik itu dari masyarakat Sangihe, para aktivis lingkungan, serta seluruh masyarakat Indonesia. Protes ini dituai karena banyaknya hal-hal yang menyalahi aturan serta merugikan masyarakat Kepulauan Sangihe.
Hal ini berawal pada senin, 23 maret 2021 ketika PT.TMS melakukan sosialisasi harga pembebasan lahan tanah untuk menjadi lokasi eksploitasi PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di kampung Bowone Kecamatan Tabukan Tengah. Harga yang ditawarkan oleh PT.TMS untuk pembebasan lahan adalah senilai Rp 50 Juta/Hektar, yang jika dikalkulasi sesuai perhitungan per Hektar dihargai dengan Rp 50 juta maka yang didapatkan oleh masyarakat sekitar tiap meter persegi harga jual tanah masyarakat hanya dibandrol Rp 5000 dimana harga ini tidak sepadan sehingga merugikan masyarakat sekitar. Namun sebagai akibat dari tekanan ekonomi di tengah pandemi serta kurangnya sosialisasi mengenai pembukaan tambang ini masyarakat sekitar setuju-setuju saja dengan harga yang telah ditentukan oleh PT.Tambang Mas Sangihe ini tanpa mengetahui resikonya terhadap Kepulauan Sangihe serta terhadapa mereka.
Setelah pembukaan tambang ini diketahui oleh banyak pihak dan juga para aktivis lingkungan mereka mulai gencar melakukan sosialisasi sosialisasi di kampung Bowone Kecamatan Tabukan Tengah barulah masyarakat disana sadar akan resiko dan kerugian dengan dibukanya tambang di kepulauan kecil ini. Pembukaan tambang ini tidak hanya harga sewa lahannya yang sangat murah hingga merugikan masyarakat namun juga keberlangsungan ekosistem di Kepulauan Sangihe akan rusak dan akibatnya lingkungan akan tercemar.
Dari observasi terakhir yang dilakukan di Kampung Bowone, Sangihe – Sulawesi Utara mengenai pembukaan tambang di dapatkan hasil bahwa PT.TMS telah mengantongi izin dari Gubernur untuk pembukaan tambang di kampung tersebut, Pembukaan tambang ini telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Lokasi dari tambang yang akan dibuka memakan wilayah Kepulauan Sangihe seluas 42.000 hektar dan ini hampir setengah wilayah Kepuluan Sangihe. Padahal usaha penolakan tambang ini telah dilakukan seperti disebarnya petisi di social media untuk menolak tambang emas sangihe serta aksi orasi di Kawasan Pelabuhan Tua Tahuna.
Masyarakat Sangihe berharap agar pemerintah dapat memikirkan lebih lagi mengenai dampak dari pembukaan tambang ini terhadap masyarakat baik itu dari sisi lingkungan juga perekonomian. Diharapkan juga pemerintah mengayomi masyarakat dengan lebih baik lagi, hal seperti terjadi juga dikarenakan pemerintah masih kurang dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang ada.
Kerusakan alam yang akan ditimbulkan dengan dibukanya tambang ini tidak main-main, tidak saja merusak alam namun hal ini juga dapat menyesarakan masyarakat secara berkepannjangan. Alih-alih membuka tambang untuk membantu perekonomian masyarakat ada baiknya pemerintah mengembangkan sumber yang ada dengan mengembangkan sumber daya manusia di sekitar daripada menggunakan perusahaan asing, hal ini akan menolong masyarakat dari segi ekonomi dan lingkungan.
Â
