Pagar Laut, Ingkar Janji, dan Generasi yang Menyerah

Fenomena sosial dan politik di Indonesia saat ini menghadirkan berbagai tantangan kompleks, mulai dari fobia berlebihan terhadap masalah lingkungan, lambannya penanganan kasus hukum yang berpotensi memicu konflik sosial, hingga krisis keteladanan di kalangan elite politik yang semakin mengikis kepercayaan publik.

F. Rahardi dalam artikel Fobia Ulat Bulu di Negeri Hantu sungguh luar biasa dalam mengemas suatu permasalahan yang dahsyat menjadi sebuah analogi sederhana yang nyaman dibaca. Ia menegaskan, "Ledakan populasi ulat bulu belakangan ini sebenarnya bukan ancaman serius bagi sektor agro, lingkungan hidup, apalagi kesehatan manusia. Itulah fobia yang akan merugikan si penderita."

F. Rahardi menyampaikan gagasannya dengan topping yang kaya akan opini pribadi. Pesannya tidak hanya melalui sebuah data, tetapi juga lewat pengalaman. "Minggu lalu, di lahan garapan Kelompok Tani Lestari Griya Karmel di Purwakarta, saya melihat banyak sekali kupu-kupu kuning beterbangan berpasang-pasangan. Saya yakin sekarang anak ulat bulu sudah mulai memangsa apa saja yang hijau di kawasan tersebut."

"Minggu lalu, di lahan garapan Kelompok Tani Lestari Griya Karmel di Purwakarta, saya melihat banyak sekali kupu-kupu kuning beterbangan berpasang-pasangan. Saya yakin sekarang anak ulat bulu sudah mulai memangsa apa saja yang hijau di kawasan tersebut."

Dari artikel yang ditulis F. Rahardi, dapat diketahui bahwa fobia tidak muncul secara alami, melainkan dari faktor lingkungan yang didukung dengan persepsi berlebihan. Hal yang menjadikan ini semakin berbahaya ketika hal yang semula lazim menjadi sebuah fobia karena pengaruh luar. "Terlebih ketika para guru memerintahkan anak-anak membeli racun serangga dan menyemprotkannya ke kelompok ulat bulu tersebut."

Editorial ini membahas tentang fenomena pagar laut yang hangat dibicarakan pada masanya. Selain menjelaskan seluk beluk dari pagar laut, editorial ini juga mengkritik kinerja pemerintah yang dinilai lamban dan berbelit-belit dalam menanggapi fenomena ini.

Meskipun didominasi dengan kritikan, editorial tersebut juga memberikan solusi bagaimana seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah. "Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menganggap enteng polemik pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Dia harus memastikan kasus ini diusut tuntas hingga menjerat pidana para aktor dan dalangnya. Tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan perangkat hukum, buruknya penanganan perkara ini bukan tidak mungkin bakal menyulut bara konflik sosial."

Artikel editorial Tempo menyoroti lambannya penanganan kasus pagar laut ilegal di pesisir Tangerang yang penuh ketidakjelasan antar lembaga pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Tempo menilai Presiden Prabowo perlu turun tangan karena lemahnya penegakan hukum hanya akan memperkuat dugaan bahwa negara tunduk pada kepentingan pengusaha besar di balik proyek PIK 2 Tropical Coastland yang sejak awal bermasalah secara tata ruang dan lingkungan. Pandangan ini sangat relevan karena penanganan yang tidak tegas hanya akan merusak kepercayaan publik. Ditambah lagi, kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengabaikan hak masyarakat dan memberi kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi yang lemah, bukan bagi pemilik modal besar.

"Padahal, mereka sudah bersumpah untuk berpedoman pada UUD 1945 dan berkomitmen pada demokrasi dan mengutamakan kepentingan rakyat."