Catat! Presiden Joko Widodo Tidak Pernah Mengeluarkan Izin untuk Reklamasi

Seperti diberitakan BEKASI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah mengeluarkan peraturan baru soal  reklamasi, baik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun kini saat menjabat presiden.   "Saya sampaikan, sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk  reklamasi. Sebagai gubernur (DKI Jakarta), saya juga tidak pernah  mengeluarkan izin reklamasi," ujar  Jokowi saat ditemui di sela kunjungan kerja di Muara Gembong, Bekasi, Jawa  Barat, Rabu (1/11/2017). 

Sudah jelas untuk semua pihak baik yang setuju maupun tidak setuju bahwa orang nomor 1 di negeri ini mengeluarkan pernyataan tegas bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Pernyataan Presiden Jokowi tidak perlu lagi ditafsirkan karena sudah jelas sebagai penolakan atau ketidak setujuan Beliau atas pekerjaan Reklamasi.  Menjadi pertanyaan mengapa sudah ada pembangunan di areal tersebut.   Lantas izinnya dari siapa.  Pertanyaan ini tentu harus dijawab oleh penguasa terdahulu dan para pihak yang masih ngotot ingin melanjutkan reklamasi.

Ketika sudah ada penyatan dari Presiden laiknya semua pihak mematuhi dan menghormati kemudian menindak lanjuti bahwa pembangunan reklamasi segera dihentikan.  Apapun alasan logis dan tidak logis dari beberapa pihak hendaknya tidak bersiteru lagi.  Laksanakan pernyataan Presiden Jokowi agar carut marut berkepanjangan terkait beberapa kepentingan segera hilang dari pemberitaan media.

Kosentrasi bekerja bekerja dan bekerja sesuai dengan kapasitas masing masing berpedoman dengan rencana kerja baik oleh  Pemerintah Pusat di Kabinet maupun untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta juga para pengusaha. Keterlanjuran mengeluarkan pendapat bahkan keputusan agar di evaluasi kembali terkait reklamasi mengikuti petunjuk Bapak Presiden,

Menjaga kewibawaan pemerintah wajib hukum nya bagi setiap Menteri dalam bentuk dedikasi dan loyalitas agar sasaran pembangunan bisa tercapai secara optimal.  Ibarat anak panah yang di luncurkan dari busur maka hendaknya anak panah itu mencapai sasaran bukan malah melesat meleset tanpa arah karena tidak adanya kesamaan pandang dan tujuan. 

Kepentingan negara haruslah menjadi prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan dalam melakukan pembangunan. Para penguasa berpeluang menjadi pahlawan bagi Republik Indonesia  ketika semua tindak tanduk dan produktivitas terbukti semata untuk kepentingan rakyat banyak. Sebaliknya oknum Pejabat  akan mendapat hukuman sosial sebagai penghianat bangsa ketika lebih mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan pada setiap pekerjaan yang  menjadi tanggung jawab dan wewenang.

Kontrol sosial  masyarakat semakin kuat dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.  Masyarakat melalui fasilitas media pada era golobal mendapat kesempatan seluas luasnya menyampaikan aspirasi terkait dengan hal hal yang mencolok terjadi pada tingkat regional dan nasional.  Oleh karena itu ada baiknya para Pejabat  tetap menpedomani Landasan ideologi Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 45. 

Dapat dipastikan selama berpedoman pada dua landasan tersebut beliau akan tetap tenang bekerja dan InsyaAllah Khusnul Khatimah setelah melepaskan jabatan kedinasan.  Indkator seseorang penguasa mengakhiri tugas dengan baik adalah bahwa mantan pejabat menerima  uang pensiun bulanan, tidak terkait dengan KPK dan tidak pula berada di balik jeruji penjara.

Point yang ingin disampaikan disini adalah bahwa masalah reklamasi sudah jelas duduk perkaranya.  Jangan lagi ada para pihak yang mencari cari justifikasi atau pembenaran untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak memberikan manfaat kesejahteraan rakyat.  Ingat anda berada dinegeri yang semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Transparansi dan akuntable pemerintahan bersih adalah kontribusi dari semua pihak yang memiliki jiwa nasionalis cinta kepada tanah air dan sanggup berkorban untuk Indonesia Raya.

Salamsalaman

TD