Kebijakan mengejar pembangunan infrastruktur adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 dan krisis keuangan global tahun 2008 silam.
Pemerintah berupaya meningkatkan anggaran untuk sektor pembangunan infrastruktur ini disemua lini baik pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, pelabuhan laut maupun pelabuhan udara.
Alasan yang dikemukakan adalah jika infrastruktur membaik dan lancar, maka pertumbuhan ekonomi sesuai target yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai.Â
Teori ini lebih kurang sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Indonesia ke 3 Prof. Dr. Baharuddin Jusuf Habibie semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia tahun 1998 - 1999 silam setelah mengambil alih kendali pemerintahan pasca lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 lalu. Habibie berpendapat, pembangunanketersediaan infrastruktur yang memadai dan layak akan memacu pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Para ekomom terkemuka memuji langkah Habibie dan menyebut teori itu sebagai "Habibienomic".Â
Tentu saja harus kita akui bahwa Infrastruktur memegang peranan sangat penting untuk memutar roda pembangunan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Dengan adanya infrastruktur yang layak dan memadai, akan menunjang kelancaran proses distribusi barang dan jasa dari suatu titik ke titik lainnya dan juga yang sangat penting adalah, keberadaan infrastruktur yang layak akan menjadi bagian yang sangat penting dalam uaya pelayanan kepada masyarakat.
Kini marilah kita tarik persoalan pembangunan infrastrukur itu ke daerah kita Sumatera Barat. Sebagai daerah yang dilengkapi dengan sumber daya alam yang cukup karena memiliki garis pantai dan ketersediaan lahan untuk pelabuhan serta jaringan konektivitas ke daerah tetangga seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Bengkulu, maka Sumbar perlu mengintegrasikan diri kedalam program kerja pemerintah tersebut secara utuh dan bersungguh sungguh.
Kenapa hal itu penting dilakukan oleh pemangku kebijakan di Sumatera Barat secara keseluruhan. Saya sengaja menuliskan dan menyatakan kalimat secara keseluruhan adalah dengan maksud agar proses integralisasi itu tidak hanya melibatkan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat semata, namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab dan program dari pemerintah daerah kabupaten dan kota se Sumatera Barat.
Sebagai bahan renungan saja, saat ini Sumbar berada di posisi ketujuh dari sepuluh Propinsi di Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi terendah. Data dari Bank Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar Year on Year mencapai angka 3,76 persen. Angka ini menurut BPS masih dibawah rata rata nasional.
Tentu kita tidak ingin angka itu stagnan terus menerus dan haruslah ditingkatkan. Oleh karena itu, pembangunan, pembenahan dan perbaikan infrastruktur di kawasan Sumatera Barat harus menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini yang tengah berjalan.
