[caption id="attachment_320036" align="aligncenter" width="463" caption="ilustrasi : www.klikpositif.com"][/caption]
Satu tahapan pesta demokrasi telah dilalui dengan baik. meski ada permasalahan yang bersifat adminstratif, seperti tertukarnya surat suara, sehingga harus diadakan pemilihan ulang akan dilakukan disejumlah wilayah di Indonesia. Namun, secara umum, pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) berjalan kondusif dan normal. Kondisi tersebut memang menjadi dambaan banyak orang, bukan hanya penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, tapi juga masyarakat secara luas. Hal inilah sesungguhnya menjadi penegas bahwa pesta demokrasi harus dikemas dalam bentuk yang karikatif dan kreatif. Sehingga antusiasme publik dapat tersalurkan dengan mendengarkan dan membaca visi-misi dan program, selain menikmati hiburan yang disajikan.
Kekuatiran bahwa pelaksanaan Pileg akan berlangsung kisruh ternyata tidak terbukti. Hal ini mengindikasikan tiga hal, yakni: pertama, pengalaman publik terkait dengan pelakasanaan Pemilu membangun persepsi positif bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia harus memberikan efek yang baik bagi masyarakat. Karenanya, menjadi penting bagi semua pihak, khususnya masyarakat untuk memastikan dan tidak terprovokasi oleh manuver negatif yang mengarah pada menguatnya kekisruhan dan konflik.
Kedua, harapan publik terkait dengan kepemimpinan Indonesia yang dapat memberikan jalan keluar bagi masyarakat dan bangsa ini menuju Indonesia yang lebih berdaulat dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Selama ini kepemimpinan Indonesia masih terjebak oleh setting agenda asing yang menguatkan dugaan bahwa Indonesia sebagai negara akan terus dikerdilkan agar mudah dikendalikan oleg agenda yang bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga keinginan untuk memastikan bahwa kepemimpinan Indonesia yang lebih baik menyebabkan publik merasa menjadi penting untuk menjaga dan memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan damai.
Ketiga, munculnya fenomena kepemimpinan alternatif yang dihasilkan oleh kontestasi politik di level yang lebih kecil, seperti Pemilukada di level kabupaten/kota dan provinsi menginspirasi bahwa hal yang sama bukan tidak mungkin dapat terjadi di level nasional. Fenomena Jokowi dan sejumlah kepemimpinan muda dan alternatif lainnya menginisiasi dan menghiasi halaman politik Indonesia, yang secara perlahan menggeser sejumlah elit politik tua untuk beregenerasi secara alamiah. Hal ini menegaskan bahwa sebagai sebuah bangsa, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang lebih kompleks. Sehingga, pemimpinan yang inovatif, kreatif dan mengerti benar bagaimana mengendalikan yang mampu membawa Indonesia serta menjaga Indonesia adalah bagian dari solusi dari proses regenerasi politik yang baru.
Berkaca pada tiga alasan tersebut diatas, maka menjadi penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa kerja-kerja politik partisan jangan sampai mencederai esensi dari pelaksanaan demokrasi yang tengah berlangsung saat ini. Bahwa prilaku politik dan manuver politik yang mengarah pada kampanye negatif dan bahkan kampanye hitam harus dipertegas jangan sampai mengarah pada kodefikasi publik yang pada akhirnya mengurangi esensi kebersamaan dalam bingkai republik ini.
Pekerjaan rumah bagi publik dan penyelenggara pemilu dalam dua hingga tiga minggu ke depan adalah memastikan bahwa pelaksanaan Pileg ulang dan penghitungan manual berjalan dalam koridor yang normal dan damai. Bahwa akan ada manuver politik yang memperkarakan hasil Pileg ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus pula diyakini sebagai bagian dari hak warga negara untuk mempertanyakan keabsahan hasil Pileg, sehingga penyikapannya akan berjalan dengan baik dan wajar. Oleh sebab itu, ada empat hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi berkaitan dengan pelaksanaan Pileg ulang dan penghitungan manual oleh KPU, yakni: Pertama, Pileg ulang tersebut harus dipastikan bebas dari praktik kecurangan yang akan mengkoreksi secara signifikan hasil hitung cepat Pileg. Sebab bila hal tersebut terjadi dan dilakukan, maka hampir dipastikan permasalahan dan konflik akan menjadi bom waktu dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden kelak.
Kedua, Pileg ulang juga harus memastikan bahwa partisipasi publik bersifat masif dan partisipatif. Hanya dengan memastikan masifitas dan partisipasi publiklah sesungguhnya kualitas penyelenggara Pemilu akan kembali pulih di mata publik dan peserta Pemilu.
Ketiga, Pileg ulang harus juga dilihat sebagai suatu aib politik, yang mana harus diyakinkan kepada penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang tidak boleh lagi terjadi. Keyakinan ini harus ditumbuhkan secara massif pada penyelenggara Pemilu mengingat pertaruhan masa depan bangsa ini bahwa Pemilu 2014 ini adalah pesta demokrasi penentuan Indonesia menjadi negara demokrasi sepenuhnya.
Dan yang keempat, mengupayakan bahwa proses yang terjadi dalam Pileg ulang ini berjalan dengan baik dan semestinya. Penyelenggara Pemilu harus membatasi diri untuk tidak tergoda oleh manuver dan tawaran sejumlah oknum peserta Pemilu untuk memanipulasi hasil ataupun merekayasa dari proses kepemiluan ini.
Benang merah dari uraian tersebut diatas adalah bahwa pelaksanaan Pileg ulang harus dilihat sebagai bagian dari pelengkap proses demokrasi yang tengah berlangsung saat ini. Sehingga menjadi penting untuk ditegaskan bahwa memastikan Pileg ulang dapat berjalan dengan semestinya dalam koridor prinsip-prinsip kepemiluan harus menjadi agenda kita bersama. Sebab, memastikan pelaksanaan Pileg ulang berjalan dengan baik adalah bagian dari skema untuk menjaga Indonesia, baik sebagai negara maupun sebagai entitas kebangsaan. [***]
