KPK menangkap M. Sanusi - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama seseorang yang diduga sebagai perantara suap yang merupakan karyawan PT APL (Agung Podomoro Land), kemudian direktur utama PT. APL pun menyerahkan diri kemarin malam ke KPK. Kasus suap yang diduga terkait dengan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ini telah memunculkan spekulasi yang cukup ramai di medsos, sebab melibatkan sebuah korporasi besar yang selama ini merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Dan dari kasusnya memang sejak awal mengundang kontroversi serta polemik di masyarakat.
Walau tidak ada hitungan waktu 1x24 Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencoba ikut menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), namun sebagian publik mulai menduga bahwa ada keterlibatan Ahok dalam membuat Raperda yang kontroversi ini.Â
Orang-orang mulai mengaitkan kedekatan Ahok dengan para petinggi PT. APL dan sumbangan-sumbangan yang mengalir dari korporasi tersebut, baik dalam bentuk dukungan ke #TemanAhok yang bisa menempati ruang publik di mal-mal yang dimiliki oleh PT. APL serta CSR (Corporate Social Responsibility) yang diberikan dalam bentuk pembangunan RPTRA di pelosok DKI Jakarta, dll. Entah ada atau tidak sumbangan uang yang mengalir dari korporasi atau individu yang berada di jajaran PT. APL ke #TemanAhok,semuanya belum diketahui secara jelas.
Namun, yang sekarang menjadi polemik di masyarakat adalah pendekatan korporasi tersebut dalam memuluskan kepentingan reklamasi pantai utara Jakarta, baik ke Ahok maupun ke anggota-2 DPRD DKI Jakarta. Yang diamati oleh publik dan mungkin saja KPK adalah cara pendekatan yang sama-sama mempunyai maksud dan tujuan yang sama dari korporasi tersebut ke Ahok secara pribadi maupun anggota DPRD yang menerima suap.
Tentu saja kepentingan Ahok untuk "berbaik-hati" dengan korporasi-korporasi pendukungnya adalah untuk menjadikan dirinya tetap sebagai Gubernur DKI Jakarta periode kedua, alasan menyejahterakan rakyat DKI Jakarta adalah jamak dijumpai oleh para politisi dan koruptor manapun juga. Sedangkan kepentingan anggota DPRD yang tertangkap tangan menerima suap adalah tentu saja untuk memperkaya diri sendiri, agar tetap bisa mempertahankan kedudukannya sebagai anggota dewan yang terhormat, yang mana tidak lepas dari politik uang.
Kelihatan dua sisi kepentingan diatas adalah hal yang berbeda. Tetapi kalau ditelaah secara mendalam,sebenarnya dua kepentingan tersebut adalah tunggal seperti halnya dua sisi mata uang. Kenapa...? Karena siapapun tahu, mau lewat jalur apapun, sebuah kekuasaan yang diraih tak dipungkiri pasti melibatkan politik uang. Cuman bedanya di jalur mana yang sekarang mau dipakai...! Tentu saja karena Ahok berada di posisi eksekutif, maka jalan yang dilakukan dirinya bisa terlihat terkesan semuanya untuk menyejahterakan rakyat, padahal kepentingannya sama yaitu meraih atau mempertahankan kedudukan/kekuasaannya. Dalam ilmu "ewuh-pakewuh" dunia politik, tak ada makan siang gratis....! Semuanya tentu saja dengan imbalan yang saling menguntungkan...!
Di posisi anggota legislatif, tentu saja uang yang diterima untuk mempertahankan konstituennya,tanpa memberikan apapun untuk konstituennya, mana ada pemilih yang mau memilih politikus tersebut? Kenal pun tidak...! Mereka tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan seorang pejabat eksekutif yang secara nyata rakyat bisa menyaksikan apa saja yang dikerjakannya. Oleh karena itu, membina suara pemilih tidak bisa tidak adalah dengan menghamburkan uang yang entah diperoleh darimana....! Inilah realita politik yang ada di Indonesia saat ini.
Sebagian publik yang curiga terhadap keterlibatan Ahok bisa dibaca dalam berbagai berita yang belakangan muncul terkait reklamasi tersebut. Salah satunya link yang ada dibawah ini. Silahkan menyimak dan memberi masukan kepada KPK bila memang ada hal-hal yang perlu ditindak-lanjuti oleh KPK,supaya semuanya menjadi terang benderang sehingga tidak menimbulkan polemik yang semakin panas menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan catatan,KPK juga berlaku "fair" terhadap kasus ini,bukan berhenti ditengah jalan dan tindakannya hanya untuk menaikkan popularitas sang petahana dan menghancurkan calon-calon penantangnya....!
Sumber link :
