Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak belum lagi digelar, dunia politik tanah air sudah lagi digegerkan dengan isu politik nasional, yaitu rakyat memilih presiden baru. Tak heran jika akhir-akhir ini media dibanjiri oleh kabar mengenai konfigurasi politik yang bermuara pada pembentukan figure ideal calon presiden tahun 2019.
Menyikapi hal ini, segera saja sejumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu (berkoalisi atau perseorangan) sedari jauh hari sudah berancang-ancang supaya finish di posisi satu saat pemilu lima tahunan itu digelar nanti. Dalam menyongsong hajat lima tahunan itu, para politisi berikut partai politik telah menyuguhkan berbagai akrobat politik yang mereka seruakkan ke publik untuk menjadi lawan tanding atau sekedar menjadi pasangan ideal bagi si petahana (incumbent).
Kompetisi memilah-milah figure calon presiden tentu menjadi penting bagi partai politik karena selain untuk menunjukkan eksistensi kebesaran dan simbol kemapanan partai politik, adanya figure calon ideal (biasanya diidentikkan dengan figure yang nasionalis-agamis-humanis) diharapkan dapat mendulang suara parpol di pemilu 2019 mendatang.
Walhasil, satu persatu tokoh besutan partai politik mulai mengecambah sebagai bakal calon presiden yang digadang-gadang bakal menjadi 'ratu adil' bagi kemakmuran rakyat. Sejumlah nama karbitan kemudian muncul dan tak butuh waktu lama untuk dideklarasikan sebagai lawan yang 'menariknya' tidak saja dapat dianggap enteng.
Anies Baswedan misalnya, tokoh yang baru saja setahun memimpin bumi Betawi itu dianggap sebagai calon yang tidak hanya mampu menggerogoti tingginya elektabilitas Jokowi. Tetapi juga sekaligus mampu membilas bersih stigma a priori yang semula melekat pada dirinya, yaitu sebagai tokoh yang awam politik, penuh pencitraan dan tidak becus mengurusi pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan populis yang ditunjukkan oleh mantan menteri pendidikan di era Jokowi seperti menutup Alexis, menginvestigasi gedung pencakar langit di Jakarta, sampai penyegelan pulau reklamasi yang dinilai menguntungkan masyarakat akar rumput, membuat namanya kian mentereng sebagai bakal colon presiden.
Terlebih, di era yang serba praktis-pragmatis-teknologis saat ini sebagaimana dikatakan oleh Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center Zaenal A Budiyono "sosok yang memiliki visi misi yang jelas akan memiliki elektabilitas yang lebih tinggi. Terbukti bahwa kejelasan visi misi saat debat kandidat di pilkada DKI Jakarta menjadi pijakan meroketnya elektabilitas Anies Baswedan kala itu."
Masyarakat sendiri sudah kulina kritis, tak lagi dapat dipolitisir hanya untuk mendulang suara demi birahi kuasa. Dan tentu bukan lagi waktunya memberi harapan masyarakat macam harapan Sisifus yang sejatinya harus frustasi secara abadi.
Modal memimpin Jakarta model Anies yang cenderung frontal terhadap kemapanan sebenarnya menjadi jalan mulus bagi gubernur DKI yang baru tiga kali panenan jagung itu untuk melenggang sebagai salah satu kandidat capres yang kekuatannya perlu diperhitungkan.
Meski namanya kian tenar lantaran kerap disebut-sebut di bursa pencalonan presiden, Anies sendiri mengaku enggan intervensi soal keterlibatannya di pilpres mendatang. Fokus mengurusi DKI Jakarta menjadi rem pakem bagi Anies untuk sekedar memperlambat kencangnya dorongan sekelompok gerakan yang ingin mengusung dirinya sebagai capres.
 Ihwal dorongan pencalonan Anies sebagai presiden ini didorong oleh sejumlah ulama dan aktivis yang menamakan diri sebagai 'Gerakan Indonesia Untuk Indonesia'. Dengan terang-terangan mereka mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu karena Anies dianggap sebagai sosok yang mampu memimpin negara berdasarkan kapasitas dan integritasnya.
