Banyaknya bukti konkrit praktik Politik Dinasti terutama pada Pemilu Kepala Daerah yang membangun dinasti politik dan kemudian terjerat kasus korupsi adalah contoh nyata bagaimana politik dinasti lekat dengan penyelewengan kekuasaan.
Politik Dinasti ini diakui merebak dan berkembang dalam Demokrasi di Indonesia sebagai sebuah manifestasi dari absennya etika politik di pentas politik, terutama di level daerah. Demokrasi Pilkada pada Otonomi daerah yang sedianya bertujuan memeratakan hasil pembangunan justru melahirkan raja-raja kecil yang menjadikan kekuasaannya sebagai alat memperkaya diri sendiri dan kerabatnya.
Memang politik dinasti ini secara hukum merupakan sebuah implementasi yang tidak melanggar  hukum, karena hanya dilihat dari aspek legal aspek yang mendewakan mempertimbangkan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional melalui mekanisme dan system OMOV (one man one vote), namun mengabaikan multiflier negetif effect dari Dinasti Politik itu di tatanan implemebtasi yang akan cenderung keluar dari tujuan demokrasi itu sendiri secara umum yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan.
Jika memang tujuan demokarsi kearah kesejahteraan masyarakat, maka Demokrasi Politik dinasti justru akan bertolak dari tujuan demokari itu sesungguhnya, maka alangkah baiknya kita tidak ikut dan tidak mendukung secara etika berkembangnya Politik Dinasti, melalui gerakan menolak dinasti politik yang dibeberapa daerah termasuk di Propinsi Jambi sudah pernah berkembang Dinasti Politik sebagaimana kita kenal dengan Dinasti Nurdin dan dinasti Manaf, begitu juga di beberapa tempat lain yang juga ditolak secara etika dan moral berkembagnya Politik Dinasti ini.
Mudah-mudahan pada pemilu serentak tahun 2020 ini, politik dinasti tidak akan merebak dan berkembang tentunya adanya gerakan masyarakat untuk menolak secara moral dan etika untuk berkembangnya Dinasti Politik, sesungguhnya Politik Dinasti merupakan pola demokrasi berbungkus pola kerajaan.
