Mohon tunggu...
Teena .
Teena . Mohon Tunggu...

Jadi kompasianer supaya bisa menulis INI dan ITU

Selanjutnya

Tutup

Politik

Antiklimaks - Democrashit

16 Oktober 2014   05:11 Diperbarui: 17 Juni 2015   20:50 63 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Antiklimaks - Democrashit
14133848321240260800

Beberapa waktu yang lalu, ketika duduk makan siang  bersama teman kerja, membicarakan situasi politik di negara masing-masing, saya dengan bangga mengatakan sangat optimis dengan negara saya.  Ini jaman orang-orang benar sedang naik daun.  Pak Jokowi sebentar lagi Presiden, Pak Ahok sebentar lagi Gubernur DKI, di kota-kota lainnya ada Pak Ridwan Kamil di Bandung, Pak Bima Arya di Bogor, Pak Ganjar di Jawa Tengah, Ibu Risma di Surabaya.   Saya optimis Indonesia akan menjadi lebih baik.  Teman kerja saya yang dari Malaysia sebaliknya sangat pesimis.  Sudah tidak ada harapan di Malaysia karena kebobrokannya sudah terlalu dalam, tidak tertolong lagi.  Kalau ada kesempatan, mustinya cepat pindah ke negara lain.  Ke Indonesia barangkali?  katanya setengah bercanda.

Waktu itu sedang hangat-hangatnya isu RUU Pilkada.  Pak Ridwan Kamil dan counterparts beliau dari daerah-daerah lain baru membuat pernyataan sikap menolak Pilkada tak langsung.  Selebriti-selebriti, tokoh-tokoh masyarakat and pengamat politik sudah menyuarakan sikap yang sama.  Di socmed banyak yang sedang menggalang suara mempetisikan penolakan terhadap RUU Pilkada.  Akhirnya Pak SBY sendiri buka suara, tetap mendukung Pilkada langsung.  Maka saya tidak pernah menduga, suara sekeras apa pun ternyata tidak digubris mereka yang dengan pongahnya merasa mewakili rakyat.

Partai Demokrat sungguh sepantasnya malu.  Menyandang nama Demokrat tapi membiarkan hukum rimba yang bicara.  Logika saya bilang, kalau seandainya mengajukan 10 syarat dan tidak mendapat dukungan, lazimnya ya menolak perubahan sampai ada kata sepakat.  Hanya politisi-politisi Partai Demokrat yang punya logika terbalik (setidaknya menurut skenario drama mereka).

Seandainya negara ini punya saya, maka:

1.  Tidak boleh ada koalisi di DPR.  Kalaupun mau berkoalisi, bentuk koalisi sebelum pemilu, bukan setelah rakyat sudah memilih.  Karena yang dipilih rakyat bukan Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat.  Kalau mau berkoalisi, berkoalisi lah karena kesamaan visi dan misi, bukan koalisi mengumpulkan kursi.  Maka Gerindra pun tidak perlu melacurkan diri seperti sekarang.  Demokrat pun tidak perlu menggadaikan reputasi demi mencari aman.  Hanya pengecut yang berpura-pura bersih menolak kematian demokrasi dan dengan licik memberikan restu kepada KMP.

2.  Anggota legislatif, eksekutif, judikatif, siapa saja, dalam satu tahun terakhir masa jabatannya tidak lagi berhak meresmikan undang-undang baru, proyek baru.  Sudahlah.  Kalau dalam 4 tahun tidak menghasilkan apa-apa, mengapa ngebut memaksa revisi undang-undang pada bulan terakhir masa jabatan.   Satu tahun terakhir harus digunakan untuk konsolidasi,  tying all loose ends, menyiapkan laporan pertanggungjawaban sehingga serah terima bisa berjalan lancar.  Untuk apa sibuk membuat undang-undang baru, proyek baru yang harus dijalankan oleh penerusnya nanti.

Maaf, saya kehilangan kata-kata menggambarkan kemuakan saya.  Tidak punya malu anggota-anggota dewan ini berani mewacanakan pilkada yang katanya lebih demokratis ketika proses sidang mereka sendiri hanya berdasarkan hukum rimba.  Saya bilang ini politik yang sama sekali tidak elegan.  Pak Jokowi menang dengan terhormat atas restu rakyat.  Kubu sebelah memenangkan diri sendiri di tengah protes rakyat.

Setelah rakyat tidak memilih mereka, koalisi yang gila kuasa terang-terangan berkomplot menginjak-injak demokrasi.  Bagaimana kita bisa mempercayakan DPRD untuk memilih kepala daerah ketika di DPR RI sendiri, kepentingan nafsu politik dan kekuasaan partai yang dibela, bukan suara rakyat di luar gedung DPR yang sedang mempetisikan sebaliknya.  Kalau ini bisa jadi gambaran di tingkat daerah, siapa menurut anda kira-kira yang akan menjadi gubernur atau bupati anda?

3.  Pilkada langsung yang katanya banyak menghabiskan biaya, sepenuhnya saya serahkan pada KPU.  Bukankah badan ini penyelenggara pemilu?  Sekalian saja mereka yang memperkenalkan kandidat kepala daerah, mereka yang menyediakan panggung untuk ajang penyampaian visi dan misi.  Cukup menyediakan kopi saja kan?  Barangkali juga sekalian dengan nasi bungkus.  Kandidat membayar biaya kampanye ke KPU.   Tidak akan ada money politic.

Ternyata sia-sia memilih orang-orang benar di pemilu kemarin.   Kalau orang-orang yang berhati busuk bisa tetap berkumpul dan mengacau.  Maka saya tidak pernah setuju dengan mereka yang katanya netral ketika ada kesempatan untuk memilih yang benar.  Kenetralan anda adalah pembiaran.

Hampir persis setahun yang lalu, artikel di Wall Street Journal ini menulis: "As Indonesia has transformed itself into the region's best-functioning democracy, voters increasingly appear to be sending that message to leaders."

Qua vadis, Indonesia?

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303442004579123080039432594

Ini yang dipilih rakyat:

[caption id="attachment_366746" align="alignleft" width="316" caption="Source:https://www.facebook.com/44145613345/photos/pb.44145613345.-2207520000.1413384784./10152684381993346/?type=1&theater"][/caption]

Ini yang dipilih teman-temannya sendiri:

[caption id="attachment_366742" align="alignleft" width="280" caption="Source: http://infojambi.com/topik-utama/12614-skor-6-4-setya-novanto-pimpin-dpr-ri.html"]

1413384523487898361
1413384523487898361
[/caption]

-Teena-

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x