PPN Harapkan Menteri Kemaritiman Yang Bisa Sejahterakan Kaum Nelayan
Jakarta, 18 Oktober 2014.
pp_nusantara@yahoo.com - Tanpa mengurangi hak prerogatif Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang melekat dalam membentuk susunan kabinetnya, dengan pilihan nama-nama menteri sebagai pembantunya yang apapun persyaratan yang mau ditentukan oleh Presiden terpilih Jokowi. Dipenghujungnya menteri-menteri itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menjadi wajib untuk mensejahterakan rakyat atas setiap kebijakan yang dijalankannya. Terlebih lagi legitimasi keterpilihan Jokowi dalam Pilpres 9 Juli 2014 lalu disebut-sebut merupakan pilihan rakyat, mengingat Koalisi Indonesia Hebat kalah perolehan jumlah suaranya ketimbang dengan Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta.
“Maka mutlak bagi Presiden terpilih Jokowi mendengar aspirasi rakyat, serta memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka. Sehingga tanpa mengurangi pertimbangan prerogatif yang menjadi haknya presiden, memilih menteri calon pembantunya di kabinet yang akan Presiden terpilih Jokowi bentuk, sudah harus mampu membuat rakyat sejahtera. Ini juga sesuai dengan apa yang dijanjikan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) sepanjang masa kampanyenya”, kata Ketua Presidium Perhimpunan Pembangunan Nusantara (PPN), Drs. H. Jemmi Mokodompit, SE. MBA. yang dikenal dengan nama Ustad Jemmi dalam keterangannya kepada pers (18/10/2014).
Menurut Ustad Jemmi yang bergabung dalam PPN dari unsur organisasi Kerukunan Keluarga Besar Haji Indonesia (KKBHI) ini, ada satu soko guru bangsa kita yang sepanjang 69 tahun Indonesia merdeka masih terus terbelit kemiskinan yang sangat sulit untuk dibuat sejahtera. “Selain kaum tani dan kaum buruh sebagai soko guru bangsa, kaum nelayan juga termasuk soko guru bangsa Indonesia, sama statusnya dengan kaum tani dan kaum buruh. Jika saja kaum tani ada Kementerian Pertanian dan kaum buruh ada Kementerian Tenaga Kerja, untuk kaum nelayan itu baru di akhir 1999 baru bisa diurus saat Presiden Gus Dur membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tapi selama 15 tahun adanya kementerian tersebut, pada realitanya nasib kaum nelayan tetap saja masih dibelit kemiskinan”, tuturnya.
Mengutip tulisan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, Prof. DR. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS, yang mencatat seperempat dari seluruh total penduduk miskin yang berada di Indonesia adalah dari kelompok dan keluarga nelayan tradisional di pesisir, yaitu sebanyak 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang sebanyak 31,02 juta orang, padahal kaum nelayan tersebut mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Ustad Jemmi menanggapi tulisan Prof Rokhmin yang asalnya anak nelayan, dengan tegas menyatakan sangatlah ironis. Sebab Indonesia sebenarnya kaya akan potensi sumber daya lautnya yang seharusnyalah nasib kaum nelayan tak lagi berada dibawah kemiskinan. “Jika saja kita mau jujur, keberadaan nelayan sangatlah urgen dan menjadi penentu bagi masa depan kehidupan anak bangsa. Mereka adalah pejuang tangguh, pantang mundur dan tidak tunduk pada segala bentuk ancaman, kendati bayang-bayang maut di laut seringkali menghadang di depannya. Nelayan pulalah yang menjadi pahlawan dalam pemenuhan protein utama bagi anak-anak bangsa kedepan” tuturnya.
Sedangkan pada konteks membaca hasil telusuran media massa, info dari kelompok masyarakat, dan narasumber yang dianggap kredibel dan relevan oleh lembaga survey Indo Barometer yang merilis daftar nama calon menteri yang dianggap punya potensi dan peluang besar untuk masuk kabinet Jokowi-JK pada Jumat kemarin (17/10), Ustad Jemmi menyatakan ketiga nama calon menteri versi Indo Barometer itu akan jauh dari janji Jokowi-JK dalam memperjuangkan kaum nelayan untuk bisa hidup sejahtera.
“Nama-nama calon Menteri Kemaritiman seperti Rizal Sukma, Arif Satria dan Indroyono Soesilo versi Indo Barometer kendati profesional serta yang dianggap kredibel dan relevan, bagi PPN tidak akan bisa mewujudkan program Nawa Cita Jokowi-JK yang khusus untuk meningkatkan kesejahteraan kaum nelayan. Ini suatu keyakinan kami dari PPN, yang menyerap aspirasi dan permohonan mereka sekian lama”, katanya tegas.
Pasalnya ungkap Ustad Jemmi, jika benar akan dibentuk Kementerian Kemaritiman yang sebenarnya merupakan bagian kecil dari pembangunan kelautan, karena hanya untuk membangun kegiatan pelayaran, pelabuhan, industri galangan kapal dalam rangka Jokowi ingin memprioritaskan program Tol Laut. Jika merujuk pada pidato Bung Karno saat membentuk Kompartimen Maritim yang didalamnya ada Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut, serta Departemen Perindustrian Maritim, yang mendasarinya sesungguhnya untuk tujuan agar dapat membangun bangsa Indonesia yang maritim besar dan kuat.
“Akan tetapi sebenarnya amanat Bung Karno yang disampaikan dalam Rapat Para Panglima ALRI di Kartika Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 17 Juni 1965 itu, jelas-jelas hanya terikat dengan adanya geopolitisch bezien yang mengharuskan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Artinya, hanya sekedar filosofi bangsa yang nenek moyangnya orang pelaut. Bukan untuk menjadi bagian program pembangunan nasional, melainkan nilai-nilai filosofi yang justru tepat untuk dijadikan nilai-nilai revolusi mental kita yang selama ini mengarahkan pembangunan hanya di daratan” ungkapnya.
Terlepas dari tepat atau tidaknya nama kementerian yang akan dibentuk dalam kabinet Jokowi-JK, yang namanya disebut Kementerian Kemaritiman itu, yang mendistorsi eksistensi KKP. Sebenarnya didalamnya juga ada kaum nelayan yang wajib diurusnya oleh Kementerian Kemaritiman. Dari sini sudah barang tentu membutuhkan seorang menteri yang bukan saja profesional, ahli dan kompeten. Melainkan harus bisa bekerja keras, dekat dengan kaum nelayan, mau blusukan ke kampung-kampung mereka, dan memperjuangkan nasibnya agar segera terentas dari kemiskinan.
Ini bukan perkara mudah. MenurutUstad Jemmi, ini butuh sentuhan seorang menteri yang sehati dengan aspirasi dan tuntutan nelayan. Ini juga bukan soal urusan politik yang terus dipolitisasi, yang sebenarnya oleh yang berkompeten sudah dinyatakan clear and clean. Karena ini, adalah urusan merubah sekaligus memperbaiki nasib kaum nelayan dari belitan kemiskinan menjadi sejahtera.
“Sebab itu, PPN dengan tegas mengharapkan kepada Presiden terpilih Jokowi, agar nama Menteri Kemaritiman itu justru yang harus bisa membuat kaum nelayan hidup sejahtera. Maka penuhilah apa yang kaum nelayan usulkan, bukan harus mendengar kata orang yang tak tahu mencari solusi untuk nelayan hidup sejahtera. Sebaliknya yang senang memecah belah dan berdampak pada nasib kaum nelayan untuk terus hidup dalam jeratan kemiskinan”, tutur Ketua Presidium PPN, Ustad Jemmi tandas.
Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 itu sendiri, melansir dari angka kemiskinan mencapai 35 juta orang atau 13,33 persen dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 237 juta jiwa, menurut data KKP terdapat sekitar 7,87 juta kaum nelayan miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Nelayan miskin tersebut tersebar di 10.640 desa nelayan di pesisir. Jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan di Indonesia. Jumlah ini juga memperlihatkan trend peningkatan penduduk miskin tidak kurang dari 4,7 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2008. “Menteri Kemaritiman harus mampu membaca data ini, lalu memberdayakan, mencerahkan dan mensejahterakannya”, pungkas Ketua Presidium PPN Ustad Jemmi.