Mahdalena Dukung Pemerintah Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Mahdalena menilai desakan tersebut bagian dari aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh Pemerintah, namun Politisi PKB tersebut menghendaki program MBG tetap dilanjutkan setelah proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pernyataan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memita Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan yang saat ini sedang terjadi

Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai program super prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2025 yang secara kelembagaan diorganisir melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah berbagai uji coba dilakukan, Pemerintah Pusat akhirnya yakin untuk menaikkan anggaran MBG demi memperluas jangkauan penerima manfaat program tersebut dari sebelumnya 71 Triliun Rupiah menjadi 335 Triliun Rupiah (APBN 2026).

Di tengah kenaikan anggaran yang telah disetujui dan disahkan dalam rapat DPR RI pada 23 september yang lalu, secara mengejutkan terjadi berbagai kasus keracunan makanan yang menimpa siswa-siswi penerima manfaat, tercatat ada 4.711 kasus keracunan MBG hingga akhir bulan ini.

Kasus keracunan ini memunculkan banyak kritik dan desakan dari berbagai pihak, di antaranya dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang mendesak Pemerintah untuk memberhentikan sementara operasional MBG melalui Tujuh Desakan Darurat Ekonomi, sejumlah kalangan akademisi juga mendesak pemerintah untuk memberhentikan secara permanen program MBG dan digantikan dengan program pendidikan gratis.

Mahdalena menilai desakan tersebut bagian dari aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh Pemerintah, namun Politisi PKB tersebut menghendaki program MBG tetap dilanjutkan setelah proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pernyataan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memita Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan yang saat ini sedang terjadi.

"Tentu saja program MBG yang telah menjangkau hampir seluruh sekolah di Indonesia ini harus terus dilanjutkan mengingat angka penerima manfaat dari program tersebut sangat besar, dan manfaat jangka panjangnya jelas; yaitu menyiapkan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas." Ujar Mahdalena

Meskipun program MBG harus tetap dilanjutkan, Mahdalena juga sepakat dengan usulan berbagai pihak untuk dilakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat demi suksesnya program prioritas Presiden tersebut.

"Kita bersyukur setelah Presiden Prabowo tiba di tanah air setelah beberapa hari melakukan kunjungan luar negeri, beliau langsung mengumpulkan Menteri dan Pihak terkait untuk membahas berbagai tuntutan evaluasi terhadap program MBG ini dan menyepakati berbagai poin seperti, sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi yang mesti diperbaiki, hingga mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS yang diterbitkan oleh dinas Kesehatan demi menjamin mutu dan higienitas dapur MGB." Tutup Anggota DPR RI Komisi VIII tersebut.

Mahdalena menyadari bahwa program super besar seperti MBG yang menyasar kebutuhan gizi puluhan juta anak Indonesia pasti menghadapi berbagai rintangan dan kendala, namun di saat yang bersamaan Mahdalena menyerukan berbagai pihak untuk lebih bersabar sembari memberikan kesempatan kepada Presiden dan Pemerintah Pusat untuk mewujudnyatakan cita-cita besar dan visi mulia ini demi menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang semakin maju dan gemilang di masa mendatang.   

*ditulis oleh Taufiqurrahman (Aktivis Muhammadiyah)