    Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya mengungkapkan hasil survey cukup mengagetkan (setidaknya untuk saya). Januari kemarin.
Merujuk kepada hasil survei Charta Politica yang dilakukan pada Desember 2018, Yunarto menyebutkan bahwa, ternyata, "hanya" 40,4 persen dari total jumlah Pegawai Negeri, yang sekarang disebut ASN, yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Sementara 44,4 persen diantara mereka mendukung Prabowo Subianto-Sandi.
Hasil survey itu juga menyebutkan bahwa pegawai desa/kelurahan yang memilih Jokowi-Ma'ruf juga diketahui "hanya" 30,8 persen dan 53,8 persennya mendukung Prabowo-Sandi.
Saya sebenarnya merasa tidak cukup tertarik dengan angka-angka perolehan masing-masing Paslon di mata pegawai negeri atau ASN itu. Memilih Jokowi atau Prabowo itu, bagi saya, adalah perkara "sederhana". Itu bisa saja soal rasa atau selera.
Demikianlah saya memahaminya. Untuk memudahkannya. Buat apa saya harus bersitegang soal data, grafik, angka, statistik atau asumsi-asumsi konservatif?
Yang membuat saya (sangat) kaget adalah: fakta atau alasan yang disampaikan Yunarto Wijaya mengapa Jokowi tidak disukai di kalangan ASN?
Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya lebih lanjut menerangkan bahwa rendahnya tingkat keterpilihan Jokowi di mata ASN dan pegawai desa disebabkan sistem pemerintahan yang dijalankan Jokowi yang sangat disiplin terhadap mereka.
"Kita akui pemberantasan korupsi, e-budgeting, dan kebijakan ketat Jokowi lainnya membuat kalangan PNS atau pegawai desa anti terhadah pemerintah. Sebab, korupsi itu jadi lumbung hidup bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Yunarto menjelaskan.
Keterangan Yunanto itulah yang membuat saya sangat kaget. Jadi, jika apa yang disampaikan Yunarto Wijaya dalam paparannya tersebut adalah benar adanya, maka benarlah kiranya pernyataan bahwa ternyata sistim birokrasi yang baru atau program pemberantasan korupsi, transparansi dan kebijakan yang ketat yang dijalankan Jokowi (ternyata) malah tidak membuat nyaman para ASN.
Kadang-kadang saya berfikiran apakah saya yang salah? Yang mengira temuan ini adalah hal yang baru? Padahal, sebenarnya, ini bukan lah temuan yang baru. Bukankah juga sudah sangat jamak bahwa pegawai atau karyawan juga pasti merasa risih jika terus diawasi dengan ketat.
Sudah diketahui banyak kalangan bahwa sejak 2014 Jokowi memang telah merombak sebagian wajah birokrasi kita menjadi lebih efisien dan efektif dengan memberlakukan penilaian atau penerapan performance indicator berdasarkan kinerja. Ini membuat ruang-ruang untuk oknum berbuat nakal, misalnya memanfaatkan cap dan tandatangan, menjadi kian sempit.
