Kubu oposisi mengkritik perhelatan International Monetary Fund/IMF yang sedang terselenggara di Bali. Mereka menilai anggaran yang dihabiskan untuk pertemuan itu terlalu besar dan lebih baik dialihkan untuk korban bencana alam Lombok dan Palu.
Dapat diketahui, pemerintah menganggarkan anggaran IMF-WB 2018 sebesar Rp 855 miliar yang sebagian dari APBN 2017 dan 2018. Anggaran tersebut juga ada yang berasal dari Bank Indonesia (BI). Jika dirinci, Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 672,59 miliar, sisanya Rp 137 miliar dari BI. Adapun, anggaran yang sudah terpakai saat ini sebesar Rp 566 miliar.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Unit Kerja Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (UKPTI), Peter Jacobs menjelaskan banyak hal yang bisa dibicarakan dibandingkan anggaran.
"Sudah lah, kan di sini banyak yang bisa dibahas. Kalau soal biaya kan kita sudah sejak awal dan lama membicarakan, tidak ada yang mewah-mewah," kata Peter di BNDCC, Nusa Dua, Senin (8/10/2018).
Kini kritikan tersebut sudah dibayar lunas. Setelah berjalan beberapa hari, Indonesia justru mendapat pujian yang amat baik dari IMF. Hal ini disampaikan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di salah satu forum diskusi
Menurut Lagarde, kondisi ekonomi Indonesia positif karena pemerintah berhasil membuat pertumbuhan secara bertahap dari tahun ke tahun. Sedangkan inflasi, cukup terkontrol rendah. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang konsisten menurun. Lebih lanjut, Lagarde juga menilai bahwa kondisi sektor keuangan Indonesia tetap baik. Hal ini tercermin dari kondisi perbankan hingga langkah restrukturisasi yang kerap dilakukan.
Kabar baik pun terus berdatangan seiring berjalannya IMF ini. Kini Indonesia berhasil meraup total sementara 202 triliun rupiah dari hasil penandatanganan kesepakatan kerja sama investasi yang melibatkan 14 BUMN untuk 19 transaksi di proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Luar biasa, Bukan?
Lebih lanjut Menteri BUMN Rini Soemarno memambahkan, jenis investasi yang disepakati dalam kerja sama ini terdiri atas strategic partnership, project financing, dan pembiayaan alternatif melalui pasar modal. Untuk sektor proyek infrastruktur yang termasuk dalam kerja sama investasi ini di antaranya migas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandar udara, kelistrikan, pertahanan, jalan tol, hingga manufaktur.
Sudah jelas terlihat bahwa perhelatan ini bukanlah ajang pemborosan anggaran negara, melainkan kesempatan Indonesia meraup banyak investor asing demi pembangunan dalam negeri. Kritik-kritik yang dilontarkan kini jelas terpatahkan. Pemerintah membungkam kubu oposisi dengan prestasi yang amat membanggakan.
