2. E-Procurement
Proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
Hasil penelitian KPK (2023) menunjukkan e-procurement menekan kolusi, meskipun masih ada modus manipulasi dokumen digital.
3. E-Budgeting dan E-Audit
Transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran daerah/nasional.
Kasus DKI Jakarta menunjukkan e-budgeting dapat meminimalisasi penyelundupan anggaran, meskipun kemudian ada upaya pelemahan sistem.
4. Open Data
Data anggaran, proyek, dan pajak dapat diakses publik.
Masyarakat, LSM, dan media bisa melakukan fungsi social audit.
5. Whistleblower System Digital
Layanan pelaporan korupsi berbasis web dengan perlindungan identitas pelapor.
Masih perlu penguatan jaminan hukum agar pelapor tidak mengalami intimidasi.
Studi Kasus di Indonesia
1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
a.Berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi.
b.Tantangan: keterbatasan SDM yang melek teknologi dan masih adanya “permainan belakang layar”.
2. E-Budgeting DKI Jakarta
a.Sistem ini sempat dianggap sebagai model sukses transparansi anggaran.
b.Namun, muncul resistensi politik karena dianggap mengurangi ruang manipulasi.
3. DJP Online (Direktorat Jenderal Pajak)
a.Digitalisasi pembayaran pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
b.Hambatan: masih adanya gap literasi digital masyarakat.
Tantangan Implementasi
1.Budaya Birokrasi: masih kuatnya mentalitas feodal dan resistensi dari aktor yang diuntungkan dengan sistem manual.
2.Kapasitas Teknologi: belum merata infrastruktur internet di daerah.
3.Literasi Digital: rendahnya kemampuan masyarakat dan aparat dalam memanfaatkan platform digital.
4.Keamanan Data: risiko kebocoran dan manipulasi data digital jika sistem tidak dilindungi enkripsi kuat.
