Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Aceh yang Otonomi Khusus, Aceh yang Miskin, Faktor Politik Berandil Besar Bukan karena Warga Merokok

2 Maret 2021   13:12 Diperbarui: 4 Maret 2021   15:56 1266
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Karena posisi jabatan kepala daerah mempengaruhi hidup rakyat secara signifikan, apalagi sistem pengelolaan negara yang otokrasi dan mengarah pada sentralistik.

Hal ini tentu adalah pekerjaan politik yang cukup terbuka dan partai politik lain akan tertipu dalam terang jika hal ini terbiarkan dan menganggap peristiwa ini sebagai agenda politik normatif.

Kecuali pemerintah dapat menjelaskan dalih-dalih logis terhadap penundaan. Misalnya merubah sistem pemilihan presiden, kepala daerah dalam satu paket pemilihan dengan anggota parlemen yang secara subtansi memberi manfaat yang besar untuk perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat.

Namun dalam hal ini Aceh sebagai daerah khusus masih bisa mendapat pembahasan, terhadap mengapa dan apakah terlalu penting terkait pemilihan serempak tersebut.

Jika tidak ada ruang untuk itu rakyat Aceh dapat saja menuntut keseriusan pemerintah pusat dalam penerapan otonomi khusus melalui DPRnya, jika mereka masih mewakili rakyatnya.

Sistem kepemimpinan dan agenda-agenda politik yang seharusnya secara prinsip sebagai milik daerah karena pintu untuk melahirkan pimpinan daerah oleh masyarakat daerah sendiri akhirnya menjadi kebijakan mutlak nasional dan diwarnai dinamika politik nasional.

Karena pola-pola politik inilah dinamika politik lokal menjadi lemah dan masyarakat beranggapan tidak terlalu penting pengaruh dan kuasa politik lokal. Secara psikologis, hegemony penguatan politik lokal menjadi lemah dengan sendirinya.

Tokoh-tokoh politik lokal dan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan budaya akan bungkam karena kepentingan yang nasional yang lebih besar, apalagi keuangan daerah bergantung secara total pada alokasi keuangan negara.

Apalagi kepemimpinan lokal dalam masa kekuasaannya tidak mampu membangun ekonomi lokal yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Aceh, dan para pimpinannya hanya larut dalam hingar bingar politik kekuasaan kelompok yang tidak berorientasi pada konsolidasi sosial dan tahapan kesejahteraan rakyat Aceh yang terabaikan.

Sebenarnya faktor ini disebabkan oleh kebijakan politik nasional yang menyebabkan kelembagaan politik lokal lemah dan senantiasa harus saling berhadapan.

Sementara pimpinan lokal memiliki bapak angkat dalam politik nasional sehingga politik lokal menjadi tidak terarah untuk penguatan otonomi khusus apalagi terhadap self government.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun