Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Berbagai macam kasus dan peristiwa dalam demokrasi dan kompetisi kepala daerah, terkadang kita yang memahami merasakan miris.
Kenapa? ya karena melihat negeri kita runyam dengan sistemnya yang sekarang.
Lalu apakah sistemnya yang tidak benar?
Kita salah, sistemnya adalah sistem yang terbaik dalam prosesi pengambilan keputusan politik, yang menjaga nilai kesetaraan, belum ditemukan sistem lain yang lebih baik daripada sistem demokrasi prosesi pengambilan keputusan politik.
Kalau ada yang mengatakan sistem demokrasi itu tidak baik, saya sarankan kepada anda menanyakan kembali kepadanya sistem apa yang lebih baik? Mungkin saja ada sistem tersembunyi yang belum ditemukan oleh para ahli untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam politik.
Kalau dia bisa menjawab dan paham menguraikan sistem politik kita akan sama-sama tabik kepadanya, kenapa? Tentu saja karena dia akan menjadi guru baru politik dunia.
Sebaliknya kalau tidak mampu menjelaskan esensi dari sistem demokrasi dan sistem yang dibawanya, saya sarankan sebut aja manusia itu pantengong yang tidak berguna dan merusak pendidikan politik rakyat, saya mau bertanggung jawab. Apalagi dia ketua partai politik.
Baik, Kalau demokrasi adalah sistem pengambilan keputusan terbaik dalam dunia politik, lalu kenapa begitu banyak masalah yang timbul dalam ranah politiknya?
Jawabnya adalah, sederhana lihatlah  teknology canggih dalam pertanian atau perkebunan, apakah bisa digunakan di semua negara?
Tentu saja tidak, itu namanya kompetensi. Alat produksi tersedia atau sanggup diadakan, sementara  sumber daya manusianya tidak berkemampuan, hasilnya sama saja kacau balau.
Sebagai operatorpun kita harus tetap belajar karena sedikit saja sistem operasinya berbeda dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Apalagi harga teknology yang tidak murah. Begitulah gambaran jika kita menyalahkan sistem, padahal kita sendiri yang tidak memiliki kemampuan melakukannya.
Berikutnya tidak sedikit kita temui berbagai kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan rakyat. Misalnya penggelembungan suara, jual beli suara, memanipulasi jumlah suara, belum lagi dalam hal prosesi pengamanan dan kenyamanan pemilu yang bermotto bebas rahasia. Parahnya suara rakyat sama sekali tidak berarti, penyelenggara dan kontestan berkonspirasi membuang suara rakyat dan mengatur dengan suara hantu.
Begitulah ilustrasi pelaksanaan demokrasi pada sistem politik kita. Lalu kita menyebut mereka wakil rakyat, padahal suaranya pengantar ke kursi itu adalah suara haram yang tidak sah. Mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan politik dan melakukan langkah politik yang benar akan ditinggal diluar ring, sementara para badut akan menjadi bahagian dari sistem dalam dinamika perpolitikan kita, terutama di daerah-daerah nyaris sempurna.
Kemudian rakyat berpengharapan untuk merubah kondisi hidupnya, tentu saja menjadi sesuatu yang mustahil jika melalui paran pemerintahan. Karena kesalahannya bukan pada pihak lain tetapi pada masyarakat itu sendiri. Namun sebahagian masyarakat setelah mereka juga adalah elemen korup malah mereka pula yang memgharapkan parlemen berfungsi untuk melakukan perubahan masa depan rakyat. Hasilnya anggota parlemen akan tertawa sebagaimana kambing diberi minum bandrek.
Perubahan itu seringkali dilakukan oleh seorang pemimpin dengan kunci-kunci sosial yang dipahaminya. Pemimpin tersebut kemudian membuat berbagai aturan dan batasan dengan Undnag-Undang dan peraturan pemerintah sehingga warga masyarakat hidup dan tujuannya bernegara menjadi terarah.
Oleh karena itu kepala negara, kepala daerah adalah pemimpin rakyat, mereka bukan sebatas penyelenggara administrasi negara dalam pengelolaan uang negara. Kepala pemerintah harus hadir sebagai pencerah, pembawa ajaran-ajaran hidup yang memudahkan rakyat. Setiap perkataan dan prilakunya adalah kebijakan publik yang akan ditiru dan diikuti rakyatnya.
Maka mereka adalah para suri tauladan rakyat. Sebagai pemimpin mereka harus merelakan jiwa raganya untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Tidak bisa sebagaimana prilaku demagog, yang penting demi kepentingan dan popularitasnya sehingga mereka dianggap paling perhatian pada rakyat.
Jika kita menyaksikan kepala pemerintahan di negeri kita, rasanya bisa dihitung dengan jari dimana mereka yang memang layak sebagai pemimpin rakyat. Sebahagian besar hanya pelaku bisnis bahkan hanya menguasai suara rakyat mengamankan kursi kepala daerah dan menghitung rugi laba sebagaimana produksi pabrik narkoba. Kalau tertangkap dalam penyalahgunaan kewenangan artinya bisnis itupun berakhir dan sebagai resiko bisnis.
Politik dan pemerintahan membutuhkan kematangan dalam penyelenggaraannya, terutama perlu berorientasi pada ilmu yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan meniru, apalagi ada yang beranggapan asal bisa tanda tangan.
Inilah persepsi-persepsi yang telah menyebabkan pembodohan rakyat dalam bernegara. Sehingga semua orang merasa bisa menjadi pemimpin tanpa sedikitpun meragukannya karena mereka sudah dipilih rakyat. Padahal jika kita evaluasi kepribadiannya jangankan menjadi kepala daerah untuk kepala keluarga saja tidak cukup tanggung jawabnya.
Kalau kita memantau secara seksama sebahagian besar mirip pemimpin khusus pada gaya dan tampilan tapi isi dalam kita tentu sudah memahaminya. Maka jangan heran kehidupan masyarakat tidak pernah berubah, yang berubah hanya nasib pemimpin itu sendiri. Kalau dulu orang susah saat menjabat jadi orang senang, kalau dulu kurang dermawan saat menjabat jadi orang kaya dermawan. Itulah status pemimpin rakyat kita baik bupati, gubernur ataupun pemangku jabatan yang setara.
Salam
Sumber gambar : Pexels
