Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pemimpin Rakyat Idealnya Tidak Merebut Kapling Usaha Rakyat

18 Agustus 2020   15:14 Diperbarui: 18 Agustus 2020   15:12 91
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kenapa anda membutuhkan seseorang kepala daerah yang berkapasitas dan berkemampuan lebih dibanding masyarakat biasa. Karena kelebihan itu mereka juga dapat hidup dengan cara yang tidak mengganggu kapling usaha rakyat.

Kalau masyarakat kompetensi usahanya dibidang warung kopi atau jual beli tanah maka kepala daerah seharusnya tidak berkompetisi dengan masyarakatnya sendiri yang seharusnya mereka bina dan berdayakan mereka agar tumbuh mentalitas yang profesional pada bidang usaha masyarakat.

Kalau masyarakat tumbuh ekonominya dalam bidang kontraktor atau konsultan, maka kepala daerah harus berupaya mencari bisnis yang diluar bidang itu. 

Jika ia berada juga dalam usaha itu maka kecil kemungkinan ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengatur pemenangan perusahaan yang berhubungan dengannya atau justru perusahaannya yang di kuasakan kepada seseorang dekatnya.

Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena jika mereka merambah kedunia usaha masyarakat maka usaha masarakat akan mati dan yang tumbuh sudah pasti yang bermental koruptif dan sudah pasti mereka tidak akan profesional sepanjang usahanya.

Kepala daerah sudah seharusnya mencari uang lebih dengan cara-cara yang labih tinggi kelasnya daripada usaha rakyat, mereka bisa masuk dalam dunia finansial yang menunjukkan mereka lebih dibanding rakyatnya.  

Begini ya, kalau kita datang kesuatu ibukota kabupaten atau ibukota provinsi dan melihat warung kopi yang ramai pengunjung, terus kita tanya warkop siapa? jawabnya Bupati, wakil bupati atau walikota dan wakil walikota atau gubernur. Itu tanda kepala daerahnya sedang merampas usaha rakyat dan itulah indikator kepala daerah yang menjajah rakyat.

Daerah itu jauh dari kemajuan masyarakat, karena kepala daerah menghisap Anggaran negara untuk  mendirikan usaha untuk mengalahkan usaha rakyat, meski alasan apapun yang di dalihkan maka dalam kacamata kepemimpinan hal itu tergolong kebodohan pemimpin. 

Demikian juga tanah, pemimpin yang sebatas memiliki tanah yang luas adalah pemimpin kuno dan kolot sebagaimana pemimpin jaman batu yang menguasai tanah.

Oleh karena itu idealnya pemimpin itu harus bersih dari unsur-unsur usaha yang seharusnya menjadi ruang rakyat.

Sungguh aneh kalau kemudian ditemukan seorang kepala daerah kerjaannya jual beli tanah atau jual beli rumah. Sungguh saya bisa memastikan dengan wawasan yang sempit itu maka ia bukanlah seseorang yang bermentalitas pemimpin tetapi bermental pembajak atau perampas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun