Ada berbagai cara mengembangkan benefit politik dalam kepemimpinan politik modern, orang menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana harga diri jauh diatas kepentingan uang dan fasilitas.
Salah satu yang dilakukan partai politik adalah memberi hadiah voucer kepada orang yang dianggap berjasa dalam membantu pengembangan partai politik tersebut. Misalnya ada Voucer yang  dapat digunakan untuk mempengaruhi 50 persen suara dalam penetapan keputusan.
Misalnya keputusan dalam penetapan calon gubernur oleh partai politik itu bisa saja dimiliki oleh masyarakat biasa atau seorang tokoh yang berjasa dianggap cukup kualitas dan kapasitas untuk memberi 50 persen suaranya dalam menentukan keputusan itu.
Hal ini diperlukan untuk membangun kualitas keputusan dan penghargaan kepada orang yang berjasa di partai itu. Sebenarnya dalam partai politik tidak perlu terjadi perpecahan jika manajemen diberlakukan secara baik. Sebagaimana terjadi pada Prof. Amien Rais pada partai PAN dan yang dialami Irwandi Yusuf pada partai PNA.
Jika manajemen terkelola secara benar maka banyak sekali metode berbagi kekuasaan dimana semua petinggi partai saling menghargai bukan sebatas menyematkan nama orang sebagai penasehat dalam organisasi politik yang tidak dianggap penting pendapat dan sikap orang tersebut, padahal resiko negatif mereka ikut menikmatinya.
Jadi partai politik itu yang diutamakan adalah sikap dan hak politik maka yang dipertaruhkan disitu adalah hak berpendapat, sikap politik dan berapa persen mereka memiliki kuasa politik mempengaruhi keputusan partai. Begitulah seharusnya pengelolaan partai politik dalam demokrasi sehingga tidak ada orang yang harus menjadi musuh meski berkompetisi di internal partai.Â
Dengan begitu partai politik itu bukan soal mencari uang sebagaimana anda membuat pabrik kerupuk atau pabrik minuman. Lalu bagaimana anda menghargai dan menempatkan hak politik rakyat yang mana partai anda adalah instrumen utama wadah saluran aspirasinya.
Kalau anda tanya, apakah di Indonesia sudah berlaku hal tersebut? Saya memantau belum sampai kesana, partai politik masih sebatas bicara kepentingan pemimpinnya, tentu belum dikelola sebagaimana harapan dalam konstitusi negara sebagaimana UU partai politik yang dibuat dimasa reformasi itu lebih maju daripada pelaku politiknya yang ketinggalan jaman, kuno, kampungan dan menjijikkan itu.
Seterusnya kalau anda tanya partai politik di Aceh bagaimana? Saya menjawab bahwa saya gagal paham apa sih yang sesungguhnya dikelola dalam partai politik di Aceh? Kalau melihat keributan tentang uang maka mungkin saja dipartai itu ada produksi cetakan uang atau distribusi uang, entahlah,,,,wallahu'alam,,,
Karena banyak yg belum memiliki wawasan tentang partai politik dan politik maka hal itu masih dianggap wajar dan begitulah adanya ajaran politik. Padahal nilai partai politik itu sudah jauh sekali tereduksi dari hakikat dasar keberadaannya yang diperuntukkan bagi kekuasaan rakyat untuk mereka berbangsa dan bernegara.
Kalau anda tanya, apa yang berlaku dengan pengelolaan partai politik saat ini? Saya menjawab secara tegas tidak lain adalah Colonialisasi Politik Rakyat. Apakah rakyat sadar? Jawabnya tentu Tidak. Terus kalau mereka sadar dan paham? Bersiaplah untuk meninggalkan negeri ini karena sebahagian besar anda telah menjual kepala rakyat meski anda yang melakukannya tidak pernah anda sadari.
