Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik

Covid 19 Tahun 2020 adalah Ujian bagi Pemimpin

17 Mei 2020   01:43 Diperbarui: 1 Februari 2021   15:46 40
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pimpinan Pemerintahan Harus Transparan dalam penggunaan Anggaran Negara karena semua warga negara barulah merasa berkepentingan dengan penggunaan Anggaran oleh pemerintah mengingat mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran tersebut.

Padahal setiap tahun warga memiliki haknya untuk mengetahui penggunaan anggaran negara dan daerah, minimal seharusnya rakyat wajib tahu berapa persen dan untuk apa saja anggaran daerah dipergunakan supaya rakyat paham arah pembangunannya.

Oleh karena itu penyusunan anggaran negara oleh pemerintah secara ideal harus dibuka karena prinsip pengelolaannya adalah transparan. Jadi jangan merasa ragu dan malu serta minder seakan rakyat tidak punya hak dalam setiap anggaran pemerintah. Karena anggaran itu adanya hanya untuk pembangunan rakyat bukan untuk pemberdayaan aparatur pemerintahan.

Jika rakyat tidak peduli maka pengelola anggaran itu akan digunakan untuk kepentingan para pemilik jabatan yang sesungguhnya keberadaan mereka digaji dan diberi fasilitas untuk kelancaran dalam mengurus kepentingan rakyat. Itulah kenapa kita sering meneriakkan agar rakyat harus berdaulat dengan berdaulat rakyat akan menjadi raja sebagaimana dinegara yang sudah maju.

Tahukah anda bahwa negara-negara yang benar dalam pengelolaan anggaran negara dan rakyatnya memahami demokrasi yang tentu sudah mampu menuntut haknya maka seandainya ditengah malam ranjang warga masyarakat patah seharusnya mereka bisa menelpon pemerintah untuk menggantikan ranjangnya, karena mereka membayar pajak kepada negara. Begitulah hakikat negara demokratis.

Ingat pemerintah itu berasal dari rakyat dan kembali kepada rakyat, mereka tidak berasal dari api sebagaimana jin tapi asalnya sama dengan rakyat yakni dari tanah.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun