Penurunan tarif denda setelah upaya hukum menjadi bentuk pemberian keadilan kepada wajib pajak.
Bukan 11%, Barang Hasil Pertanian Tertentu dikenai PPN sebesar tarif 1,1%
Perubahan lapisan tarif pada UU HPP mencerminkan keadilan bagi seluruh pembayar pajak.
Pengenaan pajak terhadap konten digital telah diputuskan kepastiannya sejak munculnya UU HPP 2021, sehingga tidak terjadi double taxation.
Aturan Perpajakan Natura menjadi Deductible Expense
UU HPP adalah bekal yang sangat berharga dalam perjalanan menuju Indonesia emas 2045. Sebab, sistem pajak yang sehat dan adil menjadi syarat mutlak.
Akibat pandemi covid penerimaan pajak mengalami defisit pajak, yakni kondisi dimana penurunan pendapatan pajak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Resmi naik 11% dan berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Masyarakat dan pengusaha merespon kebijakan tersebut.
Keberadaan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah inisiasi untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Apakah hal ini menjadi jawaban atas kegelisahan UMKM atas isu sebelumnya? Atau hanya memberi sedikit angin segar yang bersifat sementara?
DPR RI secara resmi mengesahkan UU HPP, tetapi bagaimana respon warganet menanggapi berita tersebut? Simak ulasan berikut.
UU HPP telah disahkan di Sidang Paripurna DPR. UU ini evolusi dari UU KUP
