RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR dinilai mengandung pasal-pasal multitafsir, inkonstitusional, dan berpotensi melanggar HAM. BEM UNISAL hadir memberi
RUU KUHAP bisa menjadi Kuda Troya Yang melemahkan pemberantasan korupsi dan KPK. Mengapa?
Apa jadinya jika dunia hukum kita tanpa Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum? Tanpa mereka, keadilan bisa jadi tak terjangkau. Temukan dampaknya!
DEMA Fakultas Syariah UIN SMH Banten gelar Seminar Hukum untuk Mengawal RUU KUHAP di Banten demi keadilan hukum yang berpihak pada rakyat
LKBH Umsida bersama Unair kembali melaksanakan disuksi melalui seminar nasional terkait penegakan hukum di Indonesia.
RUU Kuhap dibahas sebagai rencana pengganti hukum acara pidana sebelumnya
Kejaksaan Agung dan PERMAHI berdiskusi mengenai revisi KUHAP dan peran dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Pakar Umsida tanggapi tentang RUU KUHAP dan UU Kejaksaan yang berpotensi timbulkan ketimpangan kewenangan di Kejaksaan
JAM-Intel Reda Manthovani tekankan pengawasan situasi pasca putusan PHPU Pilkada 2024 dan pembahasan implementasi KUHP baru serta penyusunan RUU KUHP
Bagaimana perubahan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia? Simak kritik dan solusi yang diusulkan para ahli.
Kritik tajam terhadap beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
