Darurat kekerasan seksual masih menjadi permasalahan, namun RUU-PKS belum disahkan karena menuai pro dan kontra
Pasal pencemaran nama baik pada UU ITE yang kerap dianggap menjadi pasal karet perlu dihilangkan atau tidak?
Argumentum ad hominem laksana racun di sebuah perjamuan kritik yang bergizi. Sepercik saja, niscaya akan rusak demokrasi sebelanga.
Polemik terkait UU ITE kian ramai dibincangkan oleh khalayak, "korban-korban" pun juga turut bersuara terhadap UU yang konon banyak sekali pasal karet
Secara historis, Haatzai Artikelen sendiri tidak berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrech) di Belanda.
Nyatanya UU ITE tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahunan kali ini, wacana revisi seakan-akan hanya perkataan manis semata.
Cyberbullying akan memberikan dampak menarik diri, depresi, cemas, dan merasa tidak aman; merasa sepi dan kurang bahagia bagi korbannya
Beberapa RUU yang disuarakan masyarakat kini masuk dalam prolegnas.
Polisi Virtual bertugas untuk mengamati aktivitas di media sosial, jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU ITE maka petugas akan m
Pernyataan Presiden dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia pada Hari Senin, 8 Februari 2021 seketika menjadi perhatian ol
Polemik terkait UU ITE masih menjadi perbincangan hangat, beberapa kalangan mengapresiasi rencana pemerintah merevisi pasal-pasal karet.
Polemik "pasal karet" telah membuat Presiden Jokowi Widodo memberikan sinyal agar UU ITE direvisi jika memang implementasinya menimbulkan ketidakadila
Baiknya pihak pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai UU ITE baik isi maupun dampak yang ditimbulkan apabila melakukan pelanggaran.
UU ITE akan direvisi pada pasal-pasal yang dianggap pasal-pasal karet. Rasanya memang perlu ada polisi siber untuk mengawasi dunia maya.
jokowi, revisi uu ite, kritik terhadap pemerintah, pasal karet uu ite
UU ITE, pasal karet, UU penistaan agama, Undang-undang pidana pembunuhan, undang-undang multitafsir, pasal multitafsir
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, Baiq Nuril, undang-undang multitafsir, revisi UU ITE, Presiden Jokowi
UU ITE, revisi UU ITE, revisi adalah, apa itu uu ite, uu ite nomor 11 tahun 2008, pasal 27 ayat 3 uu ite
kritik pejabat publik, kritik pemerintah, uu ite, pasal karet, pasukan buzzer, ujaran kebencian
kritik pejabat publik, uu ite, presiden jokowi, penyampaian kritik oleh masyarakat, kebebasan berbicara
