RUU Perampasan Aset mandek 17 tahun, dianggap kunci memberantas korupsi lewat penyitaan harta tanpa vonis pengadilan.
RUU KUHAP menuai kritik karena dinilai melemahkan demokrasi, memperluas kewenangan aparat, dan membatasi hak serta kontrol publik.
Namun, alih-alih memperkuat supremasi hukum dan keterlibatan rakyat dalam proses penegakan hukum, draf RUU KUHAP justru dianggap oleh sebagian kalanga
Mensabotase hak seseorang pencari keadilan, sebenarnya ruang kosong itulah sejatinya Obstraction of justice
Membedah Restorative Justice dalam KUHAP Baru
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai terdapat sejumlah persoalan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan
Audit investigatif bukan sekadar urusan teknis. Di baliknya ada nyawa, nama baik, dan prinsip in dubio pro reo yang menuntut kehati-hatian etis.
sudah masuk pertengahan tahun 2025 RUU KUHAP belum juga selesai, latas selaras dan sejalankah dengan KUHP baru yang efektif 2 Januari 2026?
Kasus ijazah Jokowi bukan lagi soal kertas, tetapi soal marwah hukum acara pidana. Ketika pelapor dikecualikan dari proses, apakah hukum masih berpih
Dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan tenaga medis/kesehatan,penyidik harus memperoleh rekomendasi MDP untuk dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan
R-KUHAP
Hapusnya Penuntutan: Mengapa kasus pidana bisa terhenti? Pahami faktor, dasar hukum, dan dampaknya pada keadilan & hak individu di Indonesia!
Tekanan pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam tahun 2025 menuai sorotan
R-KUHAP pembahasan mengenai Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut
RUU KUHAP yang baru berpotensi timbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga hukum. Benarkah reformasi hukum kita menuju arah yang tepat?
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mereformasi sistem peradilan pidana dengan mendorong pengesahan RUU KUHAP
Diskusi yang berkembang hampir selalu elitis: soal kewenangan penyidik, soal batas-batas penahanan, tapi siapa yang membahas soal rakyat kecil?
DEMA Fakultas Syariah UIN SMH Banten gelar Seminar Hukum untuk Mengawal RUU KUHAP di Banten demi keadilan hukum yang berpihak pada rakyat
LKBH Umsida bersama Unair kembali melaksanakan disuksi melalui seminar nasional terkait penegakan hukum di Indonesia.
RUU KUHAP bukanlah sebuah problematik akan tetapi sebuah transformasi akan hukum pidana yang bersifat modern
![[psikologi] Ketika Kata-Kata Menjadi Pedang: Psikologi Kehilangan Empati dalam Public Speaking Pejabat](https://assets-a1.kompasiana.com/images/avatar/941e83e0-d7bc-46e6-b4a7-0a40dc0aef80-613c2bcb01019006d5292102.jpg?t=t&v=40&x=40){kind=small}
