Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus suap PAW Harun Masiku. Apa dampaknya bagi politik Indonesia? Simak kasusnya
Dalam konteks kasus Harun Masiku, kurangnya keterbukaan informasi menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses hukum.
Sidang Praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dijadwalkan pada Selasa (21/1) resmi ditunda hingga Rabu (5/2) mendatang.
Kalau dibilang recok amat PDIP, memang tak salah. Kalau soal manuver menghantam partai lawan. Itu biasa. Tapi ini menghantam mantan Presiden Jokowi.
Kasus Harun Masiku, seorang pria yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan, telah memicu perdebatan hangat di Indonesia.
Artikel ini membahas ancama Hasto pasca ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus suap Harun Masiku
ketika kita melihat realitas yang terjadi. Rakyat kecil semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka
PDIP Harun Masiku
Meskipun harapan publik telah pupus karena hukum telah tunduk terhadap politik, harapan itu harus selalu ada. Mungkin dengan adagium yang baru.
HASTO PDIP SEBAGAI TERSANGKA KASUS HARUN MASIKU?
hasto sosok yang punya ambisi kekuasaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus harun masiku
Artikel ini mengulas isu penetapan Hasto Kristyanto sebagai Tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku
Kasus Harun Masiku menjadi noda gelap dalam sejarah KPK. Buron yang terlibat dalam suap pemilihan anggota DPR ini, hingga kini masih mencoreng citra l
Harun Masiku nama yang populer karena menghilang tanpa bekas? Mengapa?
Harus Masiku harus ditangkap, Rp 8 Milyar dijanjikan Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait.
Sayembara 8 Milyar bagi siapa saja yang bisa lengkap Harun Masiku, , yuk kita simak
Tangkap Harun Masiku
Harun Masiku masih raib. Mengapa bisa lenyap tanpa bekas? Benarkah ada konspirasi dibalik kasus ini?
Penghuni kota gempar! Warga penting, warga yang dipandang paling penting mendadak hilang. Taklama setelahnya, timbul kekacauan perusak kedamaian kota.
Adanya tersangka yang kabur dan menjadi DPO, karena semakin berlarut akan menjadi ketidakpastian hukum. Bagaimana solusinya?
