Mahkamah Konstitusi seharusnya menyoal UU vs UUD 1945. Bukan menyoal Andri Tedjadharma vs institusi PUPN. Sehingga MK tak ubahnya peradilan biasa.
Siapa yang diuntungkan bila RUU Perampasan Aset disahkan? Tampaknya bukan rakyat yang diuntungkan. Tapi, pejabat birokrat yang melaksanakan UU.
BCI bukan obligor dan Andri Tedjadharma bukan penanggung utang negara. Kenapa pemerintah tidak mengejar CIB?
Ilustrasi dari AI (pribadi) Audit BPK itu otentik. Itu alat bukti yang sah menurut hukum. Tapi anehnya, tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah."…
Bank Centris tidak terima BLBI. Andri Tedjadharma bukan penanggung utang negara
Andri Tedjadharma berbincang dengan mantan jaksa pidsus yang memeriksa dirinya tahun 1999. (Dok. Pribadi)Dalam sistem penegakan hukum audit Badan Peme
Pernyataan Dr. Maruarar Siahaan di MK ungkap dugaan pelanggaran serius dalam kasus BLBI Bank Centris. Apakah hukum telah menjadi alat penindas?
Pemegang saham Bank Centris sejak 1998 silam menjadi korban kriminalisasi dan fitnah.
Uji materi UU tentang PUPN di Mahkamah Konstitusi Membuka Separuh Tutup Kotak Pandora Kasus Bank Centris Internasional
Ini kisah perjuangan seorang warga negara yang dizalimi negara. Tak banyak pejabat negara yang peduli nasibnya. Tapi dia tak menyerah.
Keadilan harus diperjuangkan. Kebenaran sampai kapan pun adalah kebenaran.
Indonesia adalah negara hukum. Tapi, ketidakadilan merajalela. Ada apa dengan negara?
