Sejarah Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia adalah titik kulminasi yang menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Sebelum Proklamasi kemerdekaan dibacakan banyak pristiwa atau panitia untuk memerdekakan Indonesia seperti :

Pembentukan BPUPKI

posisi bala tentara Jepang benar-benar terancam di berbagai medan perang dalam melawan sekutu, untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung perang Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945 Kumaikici Harada mengumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dokuritsu junbi cosakai.
1. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan wakilnya RP Soeroso. -Keanggotaannya berjumlah 60 orang dari berbagai kalangan masyarakat, dan 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa.
2. Tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
3. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Chuo sangi in di jalan pejambon Jakarta.

setelah kepanitiaan terbentuk kemudian BPUPKI segera mengadakan sidang yang terbagi menjadi dua yaitu :

1. Sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)

Sidang ini bertujuan merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. tiga tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia yaitu : Muh Yamin, Prof. Soepomo danIr. Soekarno.

Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Setelah itu BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia sembilan dengan tugas membahas usul, dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia sembilan Ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini dikenal dengan piagam Jakarta (Jakarta Charter)

2. Sidang kedua BPUPKI (10 Juli-17 Juli 1945)

Pada sidang kedua ini membentuk tiga kepanitiaan yaitu panitia hukum dasar, panitia ekonomi dan panitia bela negara . sidang kedua BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar, termasuk mengenai pembukaan oleh panitia perancang UUD. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945 panitia perancang UUD secara bulat menerima piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang UUD. Ir Soekarno sebagai ketua panitia perancang UUD melaporkan tiga hal penting yaitu:

Pernyataan Indonesia merdeka.

Pembukaan UUD

batang tubuh yang kemudian disebut undang-undang dasar..

selanjutnya ada Pembentukan PPKI

Setelah BPUPKI berhasil menyusun rancangan UUD, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan dibentuknya panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dokuritsu junbi inkai. Yang di ketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta yang beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi (Mahfud MD, 1993: 49). Menurut rencana PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan kemerdekaan Indonesia akan disahkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945 (The Liang Gee, 1993: 27). Dan ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. maksud penambahan anggota tersebut adalah agar PPKI tidak terkesan badan bentukan Jepang.

- tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pembentukan negara dan       pemerintahan Indonesia yang merdeka.
- Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 dalam rangka pengangkatan anggota, marsekal terauchi memanggil Ir Soekarno, Drs Moh Hatta, dan dokter radjiman wedyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, jenderal terauchi menyampaikan kepada tiga tokoh bahwa kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945

• pada tanggal 15   Agustus 1945 pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu.
• pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang pertama dan berhasil mengambil keputusan :

1) Mengesahkan Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan kontitusi yang mengandung landasan idealisme.

2) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Hatta sebagai wakil presiden.

3) Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

• Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan hasil:

1) Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi.

2) Merancang pembentukan dua belas departemen dan menunjuk para menteri-menternya.

3) Membentuk Komite Nasional indonesia Pusat (KNIP) yang bertgas membantu presiden.