Dalam beberapa kesempatan, menurut Muradi, saling sindir yang terjadi antara pembantu presiden bukan pada kebijakan, melainkan lebih pada sikap yang tidak patut ditunjukkan seorang menteri. Ini terjadi ketika Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar pada Rabu, 24 Februari 2015 lalu, yang mengkritik manajemen Garuda. Marwan mempermasalahkan pergantian penerbangan yang berujung delay selama satu setengah jam. Menteri Marwan mendapatkan pergantian penerbangan setelah ia terlambat menuju Bandara Soekarno-Hatta dalam jadwal penerbangan sebelumnya. Karena pergantian penerbangan yang berujung delay tersebut, melalui akun Twitter pribadinya mendadak Marwan meminta Direktur Garuda diganti. Namun, sikap Menteri Marwan itu ditanggapi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono menyindir di media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.
Akhir-akhir ini mencuat kekisruhan yang dilakukan oleh Menteri koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said. Sudirman Said pernah menyindir Rizal Ramli karena merasa kinerjanya diperhambat oleh pria dengan jurus ngepret itu. Padahal, kata Sudirman, hal yang dikerjakannya berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral. Sebagaimana diketahui, Menteri Rizal Ramli bersikukuh pembangunan Blok Masela lebih ideal di darat (onshore). Namun Menteri Sudirman Said meminta pembangunan tersebut lebih tepat dibagun di laut (offshore). Cadangan gas di blok tersebut sendiri ditaksir mencapai 10 triliun kaki kubik.
Kegaduhan-kegaduhan yang terjadi seperti yang sudah dijelaskan tersebut di atas apalagi di depan publik akan menghambat kinerja dari para menteri kabinet kerja tersebut. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu dilakukan oleh para menteri karena kapasitas mereka sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara demi kepentingan masyarakat umum. Kegaduhan yang terjadi tersebut jangan sampai ada hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat. Jangan sampai adanya kegaduhan tersebut, ada pihak-pihak yang menguntungkan. Kalau memang ingin berdebat atau silang pendapat terkait dengan kebijakan, seharusnya dibalik layar saja tidak boleh di muka publik. Kegaduhan yang dilakukan oleh beberapa menteri tersebut, tidak memberikan contoh pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat luas.
Solusi yang perlu dilakukan terkait dengan kegaduhan para menteri dalam kabinet kerja tersebut, menurut penulis harus segera dilakukan oleh Presiden yang kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Presiden harus bersikap secara tegas dengan para menteri-menterinya agar tidak lagi membuat kegaduhan dalam kabinet. Misalnya Presiden mengingatkan kepada Para menterinya untuk saling bersinergis dan melakukan musyawarah/mufakat yang baik dalam merencanakan program kerjanya serta tidak saling menyimpang dari apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Presiden pun harus menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan perombakan kabinet jika memang perlu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tergantung keputusan Presiden nantinya.
Sumber Pustaka: Republika diakses di Mataram Selasa, 08 Maret 2016 Pukul 19:10 Wita.
