Indonesia merupakan salah satu negara paling rentan terhadap bencana alam, karena letak geografisnya berada di "Cincin Api Pasifik" dan dipengaruhi oleh perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dalam konteks ini, muncul tantangan baru bagi pemimpin untuk merancang strategi komunikasi cepat, tepat, dan inklusif dalam menghadapi krisis. Media sosial, khususnya platform seperti Instagram, telah menjadi salah satu alat yang efektif dalam edukasi mitigasi bencana.
Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Krisis
Studi menunjukkan bahwa BNPB secara aktif memanfaatkan Instagram untuk menyebarkan informasi mitigasi bencana melalui infografis, video edukatif, dan kampanye interaktif. Penyajian visual dan naratif ini terbukti meningkatkan pemahaman publik dan kesadaran kolektif. Dalam posisi sebagai pemimpin digital, figur-figur di lembaga resmi perlu memanfaatkan peluang ini untuk membangun komunikasi yang transparan dan responsif kepada masyarakat.
Kecepatan dan Jangkauan Informasi
Seperti Youtube, Facebook, Instagram dan Tik-Tok memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan masif melalui fitur seperti stories dan live streaming. Hal ini memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk mereka di daerah terpencil, mendapatkan informasi penting secara real time. Pemimpin saat ini perlu merumuskan protokol penggunaan media sosial agar pesan yang dibagikan tetap valid serta mudah diakses.
Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Digital
Melalui fitur interaktif, masyarakat dapat melaporkan kondisi di lapangan, berbagi pengalaman, atau bahkan berkolaborasi dalam penggalangan bantuan. Kepemimpinan digital di era ini harus mendorong partisipasi aktif publik sebagai bagian dari strategi mitigasi, memperkuat solidaritas dan respons lokal.
Tantangan: Hoaks dan Literasi Digital
Namun, poros digital juga menghadirkan tantangan serius seperti penyebaran hoaks dan literasi digital yang rendah di sebagian masyarakat. Pemimpin dan institusi perlu merumuskan kebijakan yang menekankan verifikasi informasi dan edukasi literasi digital. Kolaborasi dengan platform media sosial bisa memperkuat kredibilitas konten dan mengurangi risiko disinformasi.
Kepemimpinan Digital Strategis
