Kini, penerbitan ijazah juga sudah terintegrasi secara online. Siswa bisa langsung mencetak ijazah setelah lulus. Hanya saja, jika ada kesalahan ejaan nama atau data, ijazah tersebut harus diperbaiki dulu sebelum dicetak ulang.
"Kalau masih ada alumni yang belum ambil ijazah, biasanya karena sudah bekerja di luar kota atau pindah alamat. Tapi ijazah tetap bisa diambil kapan saja, dengan syarat cap tiga jari oleh yang bersangkutan," tambahnya.
Bagi masyarakat yang merasa ijazahnya tertahan, Dindik Jatim sudah menyiapkan kanal pengaduan melalui hotline 081-3110-8881 atau email resmi di ppidhumas.dindikjatim@gmail.com.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan yang transparan.Â
Dengan dukungan anggaran yang besar, baik untuk gaji guru, tunjangan, hingga peningkatan sarana prasarana, Khofifah ingin agar tata kelola pendidikan di Jatim menjadi contoh nasional.
Meski begitu, perhatian Pemprov Jatim tidak hanya pada sekolah negeri. Lebih dari 4.000 sekolah swasta juga mendapat dukungan, sehingga peran masyarakat tetap penting dalam mendukung dunia pendidikan.
"Transparansi, integritas, dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas 2045," ujar Khofifah.
Khofifah menambahkan, prestasi pendidikan Jawa Timur patut dibanggakan. Enam tahun berturut-turut, Jatim mencatatkan rekor tertinggi jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Tak hanya itu, Jawa Timur juga sukses menjadi juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK selama tiga tahun terakhir.Â
"Jatim adalah barometer pendidikan di Indonesia, dan capaian ini harus terus dipertahankan," kata Khofifah.
Dengan pengawasan berkelanjutan, Dindik Jatim memastikan tidak ada ruang untuk pungli maupun praktik yang merugikan peserta didik. Masyarakat pun diajak aktif melapor jika menemukan kejanggalan.
