Anggapan masyarakat adalah DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Saat ini bukan sebagai WAKIL RAKYAT akan tetapi Wakil PARTAI.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
DPR mempunyai beberapa fungsi yaitu ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Beberapa fungsi tersebut tidak dijalankan sebagai mana mestinya untuk kebutuhan rakyat saat ini.
Mengapa Masyarakat tidak Memberikan Hak Suara Mereka untuk Pemilihan umum Legistatif? dikarenakan anggapan masyarakat bahwa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Saat ini bukan sebagai WAKIL RAKYAT. Kepercayaan Masyarakat semakin menurun dikarnakan DPR tidak melakukan fungsinya hanya menjalankan kepentingan partai saja mengakibatkan dari beberapa tahun belakangan ini terjadi banyak penurunan Masyarakat untuk tidak memilih.
Saya berfikir disaat Pemilu Legislatif dilakukan karena biaya ongkos politik yang dikeluarkan Calon Aggota DPR begitu besar, Mulai pencalonan dari Partai, membentuk team setiap dari kelurahan sampai dengan kabupaten/ kota ini mengeluarkan ongkos yang begitu besar, belum lagi terjadi kecurangan yang dilakukan dengan money politic. Bagaimana tidak Anggota DPR mau berfikir untuk kepentingn rakyat, disebabkan dirinya harus berfikir memulangkan biaya yang di pakai dalam team pemenagannya. Hal ini dilakukan beberapa calon tidak pernah berbuat atau memberikan kontribusi kepada masyarakat sebelum dirinya mencalon sehingga diperlukannya team.
DPR adalah institusi terkorup kedua setelah Polri. Hingga saat ini, sekurangnya 65 anggota DPR telah dijerat oleh KPK. Namun, untuk kawasan Asia Tenggara, DPR memuncaki parlemen terkorup. DPR merupakan ladang korupsi. Di gedung Senayan, ternyata kita tidak hanya bisa menyaksikan banyaknya kursi yang kosong atau orang yang sedang mendengkur ketika sidang tengah berlangsung, tetapi nyatanya juga menjadi tempat bancakan korupsi. Dengan mengontrol angka-angka dalam anggaran dan pasal-pasal dalam undang-undang, anggota DPR tergoda untuk menjadi pialang-pialang yang meneror menuntut imbalan. Bila dulu kita mengecap korupsi sebagai budaya, kini korupsi telah berubah menjadi madat. Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi tempat dan kedok untuk merampok uang negara secara transaksional dengan berbagai modus. Banyak contoh kasus Anggota DPR terlibat KORUPSI dan PENYUAPAN, beberapa contoh Ada yang tersangkut kasus proyek Wisma Atltet, kasus Hambalang, pembangkit listrik, pengadaan Alquran, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII impor sapi.
Wajarlah masyarakat enggan menggunakan hak suara mereka untuk Calon AnGota Legislatif. Kalau DPR tidak selalu membenah diri maka semakin tinggi Penurunan angka masyarakat untuk memilih dalam Pemilihan Anggota Legislatif.
Saat ini Masyarakat Rindu dengan sosok yang Benar-benar peduli terhadap rakyat..
