Mohon tunggu...
Syahla Fayza
Syahla Fayza Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah 59 - IPB University

Mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah 59, IPB University

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pendapatan Nasional dalam Pendekatan Ekonomi Islam

10 Maret 2024   19:03 Diperbarui: 10 Maret 2024   19:05 66
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pendapatan nasional adalah salah satu parameter penting dalam ekonomi makro. Hal ini mencerminkan nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan nasional juga dapat dilihat sebagai jumlah total pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun. Hal tersebut merupakan indikator utama keberhasilan ekonomi suatu negara, karena semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pendekatan ekonomi konvensional, GDP atau GNP riil dianggap sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan suatu negara. Kenaikan GNP dianggap menandakan peningkatan kesejahteraan materi bagi penduduknya, terutama jika dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Namun, kritik terhadap penggunaan GNP per kapita sebagai indikator kesejahteraan muncul karena tidak memperhitungkan aspek-aspek non-materi, seperti waktu luang atau kepuasan spiritual.

Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya karena menggunakan parameter falah, yaitu kesejahteraan yang holistik yang mencakup aspek-aspek rohani. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak hanya terbatas pada kepuasan materi, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan spiritual manusia. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani manusia.

Terdapat 4 aspek yang harus diukur dengan pendekatan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tidak bias terhadap tingkat kesejahteraan:

  • Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga: Pendapatan nasional harus mampu memperhitungkan distribusi pendapatan individu rumah tangga secara lebih akurat. GNP mungkin tidak dapat menggambarkan dengan tepat distribusi output per kapita karena tidak mencatat kegiatan produksi non-pasar seperti produksi rumah tangga yang dikonsumsi langsung. Dalam ekonomi Islam, produksi kebutuhan pokok seharusnya memiliki bobot yang lebih besar daripada barang mewah untuk mencerminkan kesejahteraan secara lebih baik.

  • Produksi di Sektor Pedesaan: Pengukuran pendapatan nasional juga harus memperhitungkan produksi di sektor pedesaan, terutama komoditas subsisten seperti pangan. Meskipun sulit untuk mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, perlu ada kesepakatan untuk memasukkan nilai produksi ini dalam perhitungan GNP karena pentingnya dalam menyediakan nafkah bagi sebagian besar penduduk, terutama di negara-negara muslim.

  • Kesejahteraan Ekonomi Islam: Pendapatan nasional juga harus mampu mencerminkan kesejahteraan ekonomi Islam dengan memperhitungkan kebutuhan dasar dan efektif sebagai persentase dari total konsumsi. Pendekatan seperti Measure for Economic Welfare (MEW) yang berfokus pada konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia dapat memberikan pandangan yang lebih akurat terhadap kesejahteraan dalam konteks Islam.

  • Zakat dan Sedekah: Pengukuran pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam juga harus mencakup nilai zakat dan sedekah sebagai bagian dari kesejahteraan sosial. Estimasi pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP dapat menjadi variabel penting dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran ini penting dalam upaya memanfaatkan peran zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara Muslim.

Konsep Pendapatan Nasional:

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product):

   PDB merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam satu tahun, termasuk hasil produksi dan jasa oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun