Dukungan ICMI kepada Jokowi, Ada Masalah?

Dukungan Ketua Umum ICMI terhadap kepemimpinan Jokowi dua periode, memang erat dengan semakin dekatnya kontestasi politik nasional 2019 mendatang, walaupun pandangan Jimly harus ditangkap sebagai sesuatu hal yang "genuine" tanpa pengaruh isu dan tekanan politik di belakangnya. Jimly benar-benar menyadari, bahwa kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan, mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang belum terealisasikan. 

Jika kemudian terjadi pergantian kepemimpinan, alih-alih dapat memperkuat struktur leverage politik, ICMI bisa-bisa tak lagi mendapat tempat dalam kekuasaan sebagai pengusung citra moderatisme Islam. Para pakar dan cendekiawan muslim yang saat ini mampu menembus struktur kekuasaan dan memiliki pengaruh kuat dalam mengkritisi berbagai kebijakan, harus dilanjutkan dan itu hanya mungkin ketika periode kepemimpinan Jokowi diperpanjang.

Peneguhan identitas politik ICMI, terletak pada sebuah upaya menarik kesejarahan masa lalu dan disesuaikan atau diartikulasikan kembali di masa sekarang, yang secara obyektif dan kreatif dijalankan melalui dukungan penuh terhadap kekuasaan. Pengaruh nyata ICMI dalam aspek pemerintahan dan negara, jelas tercermin dari beberapa tokohnya yang kemudian diakomodasi dalam pemerintahan Joko Widodo. 

Sungguh aneh kiranya, jika kemudian ungkapan Jimly dalam sebuah perhelatan besar ICMI yang mengungkapkan dukungan secara langsung kepada Presiden Jokowi, lalu dianggap menjadi "bias" dan berdampak negatif bagi keberadaan ICMI sendiri. Padahal, Jimly sebenarnya sedang meneguhkan kembali identitas politik ICMI yang tentu saja tidak konservatif, namun terus mencipta dan berubah, agar ICMI tetap mempunyai daya tawar politik yang semakin kuat dalam proses-proses kekuasaan.

Akan semakin menggelikan lagi, jika seandainya pernyataan Jimly ini kemudian ditarik terlebih meminta maaf kepada publik, atas desakan berbagai kalangan yang justru tidak memahami bahwa kesejarahan ICMI lekat dengan unsur birokrasi kekuasaan. 

Mendukung kepemimpinan Jokowi bukan berarti ICMI berpolitik praktis, apalagi disebut sebagai ajang mencari keuntungan politik, tetapi inilah strategi genuine yang sedang dijalankan ICMI di tengah derasnya isu yang belakangan semakin menjurus pada upaya mendiskreditkan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo. ICMI, tentu saja menjaga sikap akomodatif terhadap kekuasaan, bukan dalam rangka "membela" dengan mencari berbagai keuntungan politik secara membabi-buta.

Saya justru mengapresiasi pernyataan Jimly Asshidiqie yang akan mengusung kembali Presiden Joko Widodo agar dapat melanjutkan kepemimpinannya dalam dua periode. Alasan yang diungkapkan Jimly, setali tiga uang dengan arah pemerintahan Jokowi yang mendukung aspek moderatisme Islam yang sejauh ini jelas digaungkan organisasi semacam ICMI. 

Terlebih, ICMI merupakan sekumpulan cendekiawan muslim yang sudah seharusnya mewujud sebagai para "creator" bagi dinamisasi pemikiran Islam, ditengah arus deras "konservatisme" agar Islam kembali pada posisi kesejarahan masa lalu yang jumud dan stagnan. 

Keberadaan ICMI dalam konteks ini menjadi penting---yang berbeda dengan banyak ormas Islam lainnya---karena didalamnya memiliki stok sumber daya yang mumpuni dalam rangka membawa Islam berkemajuan, dinamis, dan progresif di Indonesia. Para teknokrat dan birokrat muslim hanya ada di ICMI, yang sulit ditemukan dalam organisasi berbasis Islam lainnya. Jadi, masih bermasalah dukungan ICMI terhadap kemimpinan Jokowi?