Rangking Tinggi, Solidaritas Rendah: Potret Buram Pendidikan Kita

Bagi pengambil kebijakan, ada dua pesan penting. Pertama, jangan biarkan standar pasar sepenuhnya mendikte arah pendidikan. Prestasi akademik perlu, tetapi tidak boleh menenggelamkan dimensi demokrasi, solidaritas, dan partisipasi. Kedua, kebijakan harus memberi ruang bagi sekolah untuk tumbuh dari kekuatan komunitasnya.

Regulasi yang terlalu kaku---misalnya hanya mengukur angka kelulusan atau sertifikasi---membuat sekolah kehilangan kesempatan menumbuhkan nilai gotong royong. Pemerintah perlu mendesain asesmen dan akreditasi yang juga mengukur sejauh mana sekolah melibatkan masyarakat, membangun kebersamaan, dan melatih murid menjadi warga demokratis.

Bagi para guru dan kepala sekolah, paradoks sekolah kooperatif adalah pengingat. Sekolah bisa saja terseret arus persaingan, tetapi tetap ada ruang untuk membangun demokrasi kecil di kelas dan lingkungan sekolah.

Guru dapat melatih murid mengambil keputusan bersama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan menumbuhkan empati pada sesama. Kepala sekolah dapat menghidupkan komite sekolah sebagai mitra sejati, bukan sekadar stempel administrasi. Dan sekolah dapat membuka diri pada inisiatif masyarakat lokal, sehingga murid belajar bahwa pendidikan bukan hanya urusan nilai, tetapi juga urusan hidup bersama.

Paradoks sekolah kooperatif di Inggris adalah cermin bagi Indonesia. Kita pun menghadapi dilema serupa: di satu sisi ingin membangun pendidikan yang demokratis dan inklusif, di sisi lain terikat sistem yang menekankan kompetisi dan pasar.

Namun Indonesia memiliki satu kekuatan yang tak boleh dilupakan: gotong royong. Bila nilai ini sungguh dihidupkan dalam sekolah, maka pendidikan kita tidak akan kehilangan arah. Ia akan tetap berpihak pada manusia, bukan semata pada angka dan ranking.

Referensi

Woodin, T. (2022). Democracy and schooling: The paradox of co‐operative schools in a neoliberal age. Journal of Philosophy of Education, 56(4), 605–618. https://doi.org/10.1111/1467-9752.12684