Studi Ekonomi Politik di Indonesia: Antara Ilmu, Sentimen, dan Realitas Sosial

Di tengah kompleksitas ini, studi ekonomi politik di Indonesia memiliki lahan riset yang sangat luas: regulasi fintech, perpajakan digital, green economy, hingga ekonomi syariah. Namun, banyak kebijakan tetap dirumuskan lebih karena tekanan politik atau pertimbangan jangka pendek ketimbang hasil riset jangka panjang.

Harapan: menjembatani sains dan kebijakan

Jika ada pelajaran dari sejarah, maka jelas bahwa perkembangan ilmu ekonomi tidak otomatis mengubah praktik sosial dan politik. Dibutuhkan jembatan---media, jurnal, think tank, bahkan influencer akademik---yang bisa menyampaikan gagasan ilmiah dengan bahasa yang dipahami publik. Indonesia memerlukan lebih banyak forum yang menghubungkan peneliti dengan pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

Peran kampus juga harus bergeser: tidak cukup hanya melahirkan sarjana ekonomi, tetapi juga mendidik mereka untuk berpikir kritis, mampu membaca data, dan berani menantang narasi populer yang keliru. Di sinilah, sebagaimana yang dilakukan oleh para ekonom awal di Amerika, Indonesia memerlukan kombinasi antara ketelitian akademik dan kepekaan sosial.

Penutup

Lebih dari seratus tahun lalu, J. Laurence Laughlin menulis bahwa sains ekonomi di Amerika berkembang pesat, tetapi masih terpinggirkan oleh sentimen dan politik. Hari ini, di Indonesia, gema kalimat itu terasa akrab. Ekonomi kita telah menjadi bahan pembicaraan sehari-hari, namun sering lebih dalam bentuk slogan ketimbang analisis. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan ilmu ekonomi bukan hanya milik ruang kuliah dan jurnal akademik, melainkan juga bagian dari percakapan publik dan dasar bagi kebijakan. Hanya dengan begitu, studi ekonomi politik di Indonesia dapat benar-benar menjadi kekuatan perubahan, bukan sekadar hiasan di rak perpustakaan.

Referensi

Laughlin, J. L. (1892). The study of political economy in the United States. Journal of Political Economy, 1(1), 1--19. https://doi.org/10.1086/250013