UU MD3 begitu hangat dalam benak masyarakat, begitu mudahnya Undangan-Undang itu disahkan.
Suatu Undang-Undang yang baik hendaknya mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. apalagi Undanag-Undang MD3 ini merupakan suatu Undang-Undang yang menyangkut demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam ranah politik. bagaimana akan mendapat pemimpin yang baik disetiap daerah kalau pemimpinya hanya dipilih oleh segelintir kelompok elit yang belum tentu mengetahuai harapan rakyat tentang pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. inilah yang menjadi perbincangan selama ini. dilihat dari pengalaman pilpres beberapa bulan yang lalu bahwa pemimpin yang ideal menurut pandanagn masyarakat adalah pemimpin yang merakyat dan bisa membaur dengan masyarakat secara komperhensif. sehingga masyarakat tau dan mudah dalam melakukan komunikasi secara langsung.
Dengan disahkanya UU MD3 ini, kalau kita melihat substansinya lebih kepada pemenuhan hak-hak individu. pemenuhan hak-hak individu disini bagus, hanya saja hak-hak individu itu bukanlah hak rakyat yang akan dipenuhu, melainkan hak-hak para elit-elit di aparatur pemerintahan sana. mereka diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memberikan usulan calaon-calaon kepala daerah yang mereka kehendakai. sistem seperti ini justru seperti halnya negara ini flasback kemasa lalu dengan sistem pemerintahan yang kurang menguntungkan, dan pada ahirnya hanya dikuasai oleh rezim-rezim tertentu.
Masyarakat kecil apa boleh buat kalau sistem ini benar-benar diterapkan kembali di negeri ini. masyarakat hanya diibaratkan sebagai pemandu sorak yang bisanya hanya sorak-sorak tetapi tidak tau akan dikemanakan negara ini. sehingga yang timbul adalah keputusan-keputusan yang kurang matang, kurang dipertimbangkan, dan kurang mementingkan kemaslahatan dan kemanfaatanya bagi rakyat. pada ahirnya siapakah yang akan dirugikan kalau keputusan-keputusan semua sudah dipegang oleh para elit, tak lain halnya rakyat-rakyat kecil inilah nantinya yang akan merasakan imbasnya.
Berbagai literatur dan teori menyebutkan bahwa indonesia ini adalah negara demokrasi dengan semboyan bahwa semua itu adalah "Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat" benarkah prinsip demokrasi ini diterapkan di negri yang begitu luas ini. demokrasi yang baik dan sempurna jika masyarakatnya diberikan kebebasan secara penuh namun sesui koridor, tetapi bgaimana mungkin itu semua terwujud kalau pemimpin-pemimpin yang akan membawa negeri ini justru lebih mementingkan kepentingan hak-hak individunya tanpa melihat kebawah apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Masyarakat tentunya tidak menginginkan pemmpin-pemimpin mereka yang seharusnya menjadi panutan, tetapi justru melaukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak wajar. sehingga masyarakat ini mulai bosan, jenuh dengan adanya pemimpin-pemimpin yang berwibwawa, berdasi kemudian memakai jas dengan begitu megahya, belum lagi pengawalan yang begitu ketat ketika dijalanan, tetapi ternyata kinerjanra hanya seperti halnya ban kempes. bukan membawa negara ini ke pintu gerbang kemakmuran justru semakin dijauhkan dan diasingkan sehingga yang meraskana kemakmuran itu tak lain halnya adalah para elit itu sendiri melalui berbagai cara-cara yang tak wajar.
Melirik pemimpin-pemimpin dalam tokoh pewayangan seperti halnya Werkudoro, Arjuna, Semar dan lain sebagainya sepertinya itu hanya sebagai cerita belaka. Pemimpin-pemimpin di negeri ini sudah mengabaikan sikap-sikap yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin dalam tokoh pewayangan tersebut. idealnya pemimpin-pemimpin sekarang ini lebih mememntingkan kepentingan pribadi, buakan lagi beresensi untuk rakyat luas. inilah mindset yang harus segera dirubah di negeri ini, jaman sekarang saja sudah seperti ini semrawutnya apalagi besuk untuk anak cucu kita akan seperti apa nasib negeri ini.
Maka dari itu mari kita bersama-sama kawal pemerintahan baru ini, kawal DPR baru ini, kawal UU MD3 ini. suarakan sekencang-kencangya kalau itu tidak sesui demgan hati nurani rakyat. jangan sampai tingal diam dengan keputusan-keputusan para elit diatas. kita juga punya hak seperti yang dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 27-31, baik hak individual maupun hak secara bersamaan. jangan sampai keputusan-keputusan yang baru merugikan masyarakat luas.
