Alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK dan alat bukti ahli auditor BPK lebih kuat dibandingkan produk BPKP.Â
LHP BPK merupakan alat bukti yang sempurna. Hakim tidak punya ruang secara hukum untuk mengesampingkannya. Kecuali, dalam kejadian khusus, ketika fakta dalam LHP BPK dapat dipatahkan dengan alat bukti yang dihadirkan terdakwa, secara terang benderang.
Tegasnya, penetapan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan oleh ahli, bukan dihitung sendiri oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Sekalipun mungkin mereka mampu untuk melakukannya. Apa ratio-legisnya?
Sebab, penghitungan oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim demikian bukan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Jadi, penghitungan demikian tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan atau men-declare ada kerugian keuangan negara atau tidak.
Dalam praktek, masih sering ditemui hakim memutuskan dakwaan Pasal 2 dan 3 UU PTPK sebagai terbukti dengan dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Bahkan ada yang tanpa alat bukti penghitungan oleh auditor ahli sama sekali.
Ada kalanya hakim memutus dengan dasar kerugian keuangan negara dari keterangan saksi fakta biasa (bukan ahli/auditor BPK). Ini juga bentuk pelanggaran UU yang nyata. Pasalnya, saksi fakta bukanlah ahli sebagaimana dimaksud UU.(*)
