Sutomo Paguci
Sutomo Paguci Advokat

Adventurer | Lawyer | Blogger | Contact: sutomo1975@yahoo.co.id

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg Harus Diatur Setingkat Undang-Undang

30 Mei 2018   10:53 Diperbarui: 31 Mei 2018   05:28 1804 6 3
Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg Harus Diatur Setingkat Undang-Undang
Gedung Komisi Pemilihan Umum (Foto: KOMPAS.com/MOH NADLIR)

Pelarangan mantan napi korupsi ikut Pileg harusnya diatur dengan regulasi setingkat undang-undang atau dengan keputusan pengadilan, bukan dengan peraturan KPU. Memaksakan aturan internal KPU dinilai menyalahi asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Ketentuan dan syarat-syarat peserta Pileg, Pilpres dan Pilkada merupakan materi muatan sebuah undang-undang, sebagaimana sudah benar berlaku selama ini. Apakah syarat-syarat peserta Pileg itu mau ditambah atau dikurangi (pembatasan hak) haruslah dengan pengaturan setingkat undang-undang pula.

Sedangkan peraturan KPU atau keputusan KPU sifatnya teknis-internal untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Sebab KPU bukan lembaga pembentuk undang-undang, melainkan pelaksana undang-undang.

Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakui peraturan yang dibuat oleh komisi negara yang dibentuk dengan undang-undang (seperti peraturan KPU), tapi sepanjang diperintahkan undang-undang dan sesuai kewenangan

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan," tegas Pasal 8 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011.

Memang KPU diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat peraturan, akan tetapi peraturan tersebut sifatnya turunan dari undang-undang, yaitu untuk menjalankan undang-undang terkait teknis kepemiluan. Jadi bukannya KPU membuat norma setingkat undang-undang. Sementara larangan eks napi korupsi ikut Pileg tidak ada diatur undang-undang.

Dengan kata lain, KPU tidak berwenang membuat regulasi dengan materi muatan setingkat undang-undang. Dalam hukum administrasi, melakukan suatu perbuatan tanpa kewenangan dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau semena-mena atau tanpa dasar hukum (daad van willekeur).

Karena itu jika sudah berlaku adalah baik sekali bila peraturan KPU terkait larangan mantan napi korupsi digugat atau diuji secara hukum ke Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan agar ada kepastian hukum apakah KPU berwenang atau tidak dan apakah peraturan itu sah atau tidak.

Itu satu hal. Hal lain lagi adalah, ikut pileg atau tidak pada dasarnya merupakan hak politik setiap warga negara yang telah cukup umur dan tidak terhalang oleh persyaratan undang-undang dan putusan hakim. Jika seorang mantan napi korupsi memenuhi syarat maka yang bersangkutan berhak untuk ikut pileg. 

Kecuali, misalnya, dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa hak politik terpidana dicabut selama lima tahun terhitung setelah menjalani masa pidana. Dalam keadaan ini pelarangan ikut pileg dengan peraturan KPU memiliki landasan hukum yaitu putusan hakim yang hakikatnya merupakan undang-undang juga.

Bila polemik ini dikaitkan dengan konsep pemasyarakatan, setiap mantan napi yang telah selesai menjalankan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, maka hak-hak politik dan keperdataannya harus pulih lagi, kecuali ditentukan sebaliknya oleh putusan hakim. 

Itulah makna hakiki dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yaitu, agar napi menyesali perbuatannya, memperbaiki diri dan mental, dan siap kembali hidup di tengah masyarakat. Terkecuali bila hak politik dan keperdataan seorang mantan napi dicabut untuk jangka waktu tertentu.

Pencabutan hak politik mantan napi yang telah bebas dibatasi lama berlakunya, jadi bukan dicabut seumur hidup. Pencabutan hak politik dan keperdataan seumur hidup hakikatnya menghilangkan makna pemasyarakatan atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sama saja tidak diperlukan lagi pemasyarakatan bagi napi korupsi, toh setelah keluar tetap dihukum.

Bedanya, pencabutan hak politik oleh pengadilan sifatnya kasus per kasus, sedangkan jika pelarangan eks napi korupsi dicantumkan dalam undang-undang (akan) berlaku umum untuk semua.

Dalam sudut pandang moral yang lebih umum, semua kejahatan berat pada dasarnya sama saja, yaitu kejahatan. Membeda-bedakan sisi moral kejahatan korupsi dengan terorisme, pembunuhan berencana, pedofil dan sebagainya adalah tidak tepat. Sama-sama amoral. Yang membedakan dengan kejahatan korupsi, itupun tidak semua kategori korupsi, paling-paling sisi kerugian keuangan negara. Selebihnya sama-sama kejahatan.

Karena itu, jika mantan napi korupsi dilarang nyaleg, misalnya dengan landasan undang-undang, maka semua mantan napi kejahatan berat lainnya juga layak untuk dilarang ikut pemilu. Dengan asumsi pengabaian konsep pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Artinya, sekali orang berbuat jahat maka cap penjahat melekat selamanya, sekalipun sudah tobat dan selesai menjalani hukuman. Tidak ada pembedaan antara koruptor, napi korupsi dan bekas napi korupsi. Semua sama.

Jika pembentuk hukum mengambil opsi seekstrim itu, maka tidak perlu lagi pembinaan napi. Setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka terpidana langsung dimasukkan ke sel, tidak perlu diapa-apakan lagi, tidak perlu dibina dan seterusnya. Uang negara juga bisa lebih hemat. Tapi apa iya begitu konsep pemasyarakatan di negara beradab?

Sementara syarat penting materi muatan suatu peraturan perundang-undangan haruslah bersifat pengayoman, kemanusiaan, keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Opsi tengah-tengah sebenarnya sudah ada. Mantan napi korupsi dilarang ikut pemilu bila ada pencabutan hak politik dengan putusan pengadilan. Diluar itu, semua berhak ikut pemilu asal terpenuhi syarat administratif. Sampai ada perubahan undang-undang.(*)

SUTOMO PAGUCI