Rantai Perjuangan yang tak Pernah Padam
Perang melawan kebathilan, kedholiman, keserakahan, dan berbagai bentuk angkara murka telah dimulai oleh Sultan Agung melawan VOC dalam dua periode, yaitu tahun 1628 dan 1629. Mataram Islam mulai melemah dan kehilangan arah kiblat nasionalisme, dan perjuangannya semenjak ganti tampuk kepemimpinan kepada Sunan Amankurat I.
Api perjuangan itu berkobar kembali yang disulut oleh Pangeran Diponegoro (Juli 1825 -- 1830, Perang Jawa). Pangeran Diponegoro penyambung rantai penerus perjuangan, bedanya kakek moyangnya (Sultan Agung) melawan VOC (bubar pada tanggal 31 Desember 1799 karena perilaku korup), sedang Perang Jawa adalah melawan Belanda yang masih bercokol di nusantara.
Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwana III Yogyakarta yang merupakan pecahan dari Mataram Islam (berdasar Perjanjian Giyanti, 13 Pebruari 1755). Sri Sultan Hamengkubuwana III memiliki sambungan silsilah yang sangat dekat dengan Sultan Agung. Karena Buyut Beliau (HB I) lahir dari pasangan Sunan Amangkurat IV dan Mas Ayu Tejawati.
Sepenggal kisah di atas memberikan pelajaran keseimbangan dunia, bahwa kejahatan kan selalu tumbuh berganti dengan berbagai metamorfosenya. Demikian pula dari masa ke masa rantai perjuangan untuk menegakkan kebenaran pun tak pernah padam. Akan terus ada pemicu yang mampu menyalakan.
Perjuangan Melawan Penjajah Zaman Kini
Demikian pula akan terjadi pada perjuangan yang dilakukan oleh Paksi (Penyuluh Antikorupsi), API (Ahli Pembangun Integritas), dan semua elemen simpatisan seirama satu tujuan yang mengobarkan semangat melawan keji, licik, picik, dan jahatnya korupsi. Mereka akan selalu tumbuh silih berganti, dan memperbaiki.
Walau kita sadar perjuangan ini tidak mudah, justru kesadaran inilah yang menjadi booster perjuangan, tak boleh berhenti. Kapanpun harus terus dilakukan, karna merupakan pertahanan perjuangan di jalan lurus yang kelak dipertanggungjawabkan.
Upaya melawan Petty Corruption atau korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal, pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat. Ini pun tidak mudah untuk dilawan.
Apalagi jenis Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Tentu ini juga tidak mudah.
